72 Desa di Kapuashulu Belum Ada Listrik

[PONTIANAK] Hingga saat ini dari 282 desa di Kabupaten Kapuashulu, Kalimantan Barat (Kalbar) masih ada sebanyak 72 Desa yang belum aliran listrik, baik itu dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik desa. Untuk mengatasi masalah listrik di pedesaan atau daerah perbatasan dan pedalaman, maka harus dikembangkan dan diupayakan energi baru dan terbarukan.

Hal itu dikatakan Bupati Kabupaten Kapuashulu, M Nasir kepada wartawan usai pembukaan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program lampu tenaga surya hemat energy di Pontianak, Selasa (6/11).

Menurut Nasir, salah satu cara yang dilaksanakan untuk penerangan atau aliran listrik di pedesaan yaitu dengan membangun Lampu Tenaga Surya Hemat Energy (PLTSHE). Program ini merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Kemaritiman untuk Kabupaten Kapuashulu.

Ia mengatakan, salah satu cara yang harus diupayakan untuk dapat mengaliri lsitrik di pedesaan, di perbatasan dan daerah terpencil adalah dengan mengupayakan pembangunan listrik energy baru dan terbarukan. Sebab jika hanya mengandalkan jaringan listrik yang dibangun oleh PLN maka hal itu tidak akan mungkin dilaksanakan. Artinya jika melihat kondisi sekarang ini maka PLN tidak akan mampu membangun jaringan listrik di seluruh desa di Kalbar khususnya di kabupaten kapuashulu. Dikatakan demikian karena jarak satu desa dengan desa yang lain dalam satu kecamatan cukup jauh.

Selanjutnya infrastruktur di pedesaan juga sangat sulit dan bahkan belum tersedia sarana jalan maupun jembatan. “Jadi untuk membangun jaringan listrik hingga ke pedalaman atau desa sangat tertinggal diperlukan biaya yang cukup besar,” kata dia.

Selanjutnya, salah satu program yang dilaksanakan Kementrian Kemaritiman yaitu bantuan Lampu Tenaga Surya Hemat Energy (LTSHE) cukup baik dan sangat membantu bagi masyarakat di pedalaman. Sebab jika hanya mengandalkan PLN hal itu tidak mungkin semua desa dapat dialiri jaringan listrik.

Oleh sebab itu salah satu cara yang harus diupayakan dalam membangun listrik di daerah terpencil dan terluar adalah dengan berinovasi dengan mencari energi baru dan terbarukan yaitu dengan mengandalkan sumber daya alam yang dimiliki. Seperti pembangunan listrik tenaga air, angin dan juga tenaga matahari.

Kendala lain dalam hal pemasangan jaringan listrik ke desa di Kapuashulu, kata dia, yaitu masalah pembiayaan. Sebab untuk membangun jaringan listrik antar desa di kecamatan dan kabupaten memerlukan biaya yang cukup besar.

Ia menambahkan, pada tahun 2018 ini Kabupaten Kapuashullu mendapat alokasi sebanyak 940 unit lampu tenaga surya hemat energy (LTSHE) yaitu untuk 11 desa di lima kecamatan. Program ini merupakan bantuan dari pemeirntah pusat melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Diharapkan pada tahun mendatang Pemkab Kapuashulu mendapat alokasi LTSHE dari Kementerian Kemaritiman dan juga bantuan dari pemprov Kalbar yang lebih besar. “Sehingga semua desa di Kabupaten Kapuashulu mendapat aliran listrik dari energy baru dan terbarukan,” kata dia.

Hal ini penting karena jika hanya menunggu dan mengandalkan pembangunan jaringan dari PLN hal itu tidak mungkin terwujud. Oleh sebab itu harus ada upaya dan bantuan baik dari pusat, Pemprov Kalbar untuk membangun listrik dari energi baru dan terbarukan.

Untuk mengatasi permasalahan listrik di Kabupaten Kapuashulu, pihaknya sudah menganggarkan sebesar Rp 3 Miliar lebih setiap tahun untuk membangun listrik di pedesaan. Artinya setiap tahun melalui APBD kapuashulu dianggarkan dana sebesar Rp 3 miliar lebih untuk pembangunan listrik desa.

Anggaran sebesar itu dipergunakan untuk membangun listrik PLTMH dan untuk penambahan jaringan. Selanjutnya jika ada bantuan dari pemerintah pusat maupun dari provinsi maka hal itu sangat membantu menyelesaikan kekurangan listrik di Kabupaten Kapuashulu. [SOS]