Pihak Industri Harus Bantu Cetak Tenaga Kerja Terampil
[BADUNG] Indonesia membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) berkompeten agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Kondisi angkatan kerja yang masih didominasi lulusan SD-SMP menjadi tantangan yang harus dijawab bersama oleh stakeholder ketenagakerjaan termasuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri meminta semua pihak mendukung investasi SDM di Indonesia yang berasal dari dalam maupun luar negeri. “Tentu pemerintah memerlukan dukungan dari industri dan serikat pekerja agar SDM Indonesia memiliki keterampilan yang memadai dan sesuai kebutuhan pasar kerja” ujar Hanif saat memberikan sambutan pada acara Leaders Meeting of ASEAN Trade Union Council di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (24/11) sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima SP, Minggu (25/11).
Hanif mencontohkan, di beberapa negara investasi SDM tidak hanya dikelola oleh pemerintah saja. Di negara-negara Eropa, 70% investasi SDM dipegang oleh industri.
Sedangkan di Amerika Serikat (AS), kementerian yang membidangi ketenagerjaan tidak memiliki satupun vocational training center (pusat pelatihan vokasi). Selain dikelola oleh industri, vocational training center di Amerika Serikat dikelola oleh SP/SB. “Pemerintah hanya fokus pada persoalan regulasi saja,” katanya.
Saat ini, mayoritas pelatihan vokasi di Indonesia masih dikelola oleh pemerintah melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).
“Oleh karena itu, maka pemerintah terus menggonjot pendidikan dan pelatihan vokasi agar mereka ini dapat mempunyai skill yang memadai. Mempunyai skill yang bisa berubah. Dan skill yang bisa meningkatkan level pekerjaannya,” lanjut Hanif.
Selain pelatihan vokasi, Kemnaker juga menggenjot percepatan peningkatan skill SDM melalui pemagangan yang melibatkan dunia industri. Tahun ini, program pemagangan telah berhasil melibatkan 170.000 peserta. Ditargetkan, tahun 2019 akan meningkat hingga 400.000 peserta. “Ini sebagai salah satu cara cepat untuk masifikasi dari SDM kita yang kompeten dan berkualitas tinggi sehingga mampu bersaing dengan pekerja dari negara lain,” ujarnya.
Hanif mengungkpakan, saat ini pasar kerja global sudah terintegrasi. Dengan adanya keterampilam yang memadai, tenaga kerja Indonesia dapat memilih pekerjaan di dalam negeri maupun di luar negeri. “Dan orang mempunyai kebebasan untuk bekerja di dalam negeri atau luar negeri. Yang terpenting adalah pemerintah memastikan masyarakat agar memiliki keterampilan,” tutupnya.
Acara Leaders Meeting of ASEAN Trade Union Council merupakan rangkaian dari agenda Bali Informal Meeting and Strengthening Trade Union Solidarity in ASEAN yang diselenggarakan oleh ASEAN Trade Union Council (ATUC) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas pekerja, baik di tingkat nasional maupun
internasional.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea berharap, dengan adanya agenda ini dapat terjalin kerja sama SP/SB di ASEAN dalam bidang pendidikan, pertukaran informasi dan lainnya. “Saya berharap pertemuan ini menghasilkan kepentingan. Keputusan-keputusan penting untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh ASEAN,” ujarnya. Agenda ini diikuti oleh delegasi konfederasi serikat pekerja se-ASEAN. [RH]
About The Author
