Kemperin Raih 8 Penghargaan Zona Integritas

[JAKARTA] Kementerian Perindustrian (Kemperin) terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders, dunia industri dan masyarakat luas guna mengawal pertumbuhan dan kontribusi sektor industri manufaktur agar tetap menjadi penggerak utama bagi ekonomi nasional.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menghadiri Laporan Akhir Fase 1 Studi Komperehensif Electric Vehicle yang melibatkan UI, UGM, ITB, UNS, ITS, dan Udayana di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 6 November 2018.

Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah mencanangkan gerakan zona integritas di seluruh satuan kerjanya untuk senantiasa menciptakan wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

“Kemperin bertekad untuk terus memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, efisien, efektif, produktif, transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel.

Hal ini dalam rangka menciptakan seluruh aparatur kami yang dapat turut mendorong kinerja sektor industri nasional semakin berdaya saing global,” kata Sekretaris Jenderal Kemperin, Haris Munandar, di Jakarta, Selasa (11/12).

Pada peringatan Hari Anti Korupsi tahun 2018, Kemperin berhasil meraih delapan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) karena telah melakukan pembangunan Zona Integritas.

Tahun ini, Kementerian PANRB memberikan penghargaan kepada 205 unit kerja yang dinilai berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi.

Dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas, lima unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Adapun tujuh satuan kerja Kemperin yang meraih predikat WBK, yaitu SMK Sekolah Menengah Analis Kimia Padang, SMK Sekolah Menengah Teknologi Industri Padang, Balai Diklat Industri Padang, Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Surabaya, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, serta Balai Besar Kimia dan Kemasan Jakarta.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Isananto Winursito selaku Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik periode tahun 2016-2018, yang dinilai sebagai role model dalam membangun Zona Integritas di Satuan Kerja (Satker) BBKB Yogyakarta hingga akhir masa baktinya. Penghargaan ini diserangkan langsung oleh Menteri PANRB Syafruddin.

Pada kesempatan yang sama, Kemterian PANRB memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tujuh pemimpin perubahan. Pemimpin ini dinilai memiliki komitmen dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan lebih baik di instansinya.

Pemimpin perubahan ini, salah satunya disandang oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Sekjen Kemperin mewakili Menperin, Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (10/12).

Sejak tahun 2005, Kemperin telah menjalankan serangkaian program reformasi birokrasi untuk mewujudkan perubahan menuju tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

Haris meyakini, melalui penanaman nilai dan budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Kemenperin, akan mampu menciptakan kinerja yang unggul dan berkomitmen memacu kinerja industri nasional.

“Pemerintah tengah giat menciptakan iklim investasi yang kondusif agar pendalaman struktur industri melalui peningkatan investasi, terutama di sektor yang berorientasi ekspor maupun substitusi impor, terus terwujud,” kata Haris. Hal ini sejalan dengan implementasi Making Indonesia 4.0.

Sebelumnya, pada kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kem-PAN RB Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa Kemenperin menunjukkan komitmen luar biasa dari tahun ke tahun dalam penerapan reformasi birokrasi dengan perbaikan dan terobosan yang positif.

Tim Reformasi Birokrasi (RB) Kemperin memperkuat penerapan sistem integritas, meningkatkan kualitas layanan kepada publik melalui integrasi seluruh sistem layanan, dan meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder internal.

Hasil penilaian Zona Integritas di tahun 2018 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, sebanyak 5 unit kerja di Kemenperin mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). [EH]