2019, Pemerintah akan Bangun 409 KM Jalan Baru Nasional

[JAKARTA] Pada tahun 2019 pemerintah akan membangun 409 km jalan baru nasional. Dari tahun 2015 – 2018, pemerintah telah membangun 3.432 km jalan nasional, termasuk di dalamnya jalan perbatasan.

“Sehingga total jalan terbangun hingga 2019 akan menjadi 3.841 km,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, pada acara Indonesia Development Forum & Business Summit bertema “Opportunity 2019 dan Beyond Infrastructures” yang digelar oleh Keluarga Alumni Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (Katsgama) bekerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Kadin Indonesia, di Jakarta, Selasa (22/1).

Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam empat tahun ini telah berdampak pada pertumbuhan kawasan seperti metropolitan perkotaan, perbatasan, ekonomi khusus dan pariwisata.

Ketersediaan infrastruktur juga akan mendukung revitalisasi industri manufaktur Indonesia agar bisa berdaya saing sehingga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. “Dalam membangun infrastruktur, Kementerian PUPR sudah memperhitungkan efek berganda yang diharapkan sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatannya,” kata Basuki.

Basuki menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR selama empat tahun (2015 – 2018) dan rencana tahun 2019. Untuk mendukung ketahanan air dan pangan, pada 2015 – 2018, pemerintah telah membangun 56 bendungan, dimana 13 bendungan selesai dan 43 bendungan lainnya dalam penyelesaian konstruksi.

Tahun 2019 akan dibangun sembilan bendungan baru sehingga total bendungan yang dibangun dari 2015 – 2019 adalah 65 bendungan. Jumlah tersebut akan menambah tampungan air di Indonesia dimana pada tahun 2014, Indonesia memiliki 231 bendungan.

Selain bendungan, juga dibangun 949 buah embung alami. Tahun 2019 akan ditambah 104 embung, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga total 1.053 embung. “Untuk saluran irigasi, target pembangunan 1 juta hektare (2015-2019) yang akan menambah luas irigasi kita seluas 8,9 juta hektare,” kata Basuki.

Dalam pembangunan konektivitas, Kementerian PUPR terus meningkatkan kondisi jaringan jalan nasional tol dan non tol. Pemerintah mendorong pembangunan jalan tol pada ruas jalan yang layak secara ekonomi dan finansial oleh pihak swasta atau melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dengan demikian anggaran APBN dapat digunakan untuk pembangunan jalan di perbatasan, pulau terdepan dan terpencil.

Pembangungan jalan tol meningkatkan konektivitas dalam rangka memangkas biaya logistik dan meningkatkan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Hingga tahun 2014, panjang jalan tol di Indonesia 780 km.

Dalam empat tahun (2015-2018), panjang jalan tol di Indonesia yang dioperasikan bertambah 782 km dan ditargetkan ada tambahan 895 km jalan tol dioperasikan di tahun 2019, sehingga dalam lima tahun dioperasikan 1.677 km. “Jalan perbatasan juga dibangun di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua,” kata dia.

Jalan Trans Papua sebelumnya sudah dibangun hingga tahun 2014 sepanjang 2.590 km. Pada empat tahun terakhir, pemerintah berhasil menyambungkan semua 945 km, sehingga pada tahun 2019 dilanjutkan dengan peningkatan kualitas jalannya. Seperti ruas Wamena – Nduga yang ada insiden kemaren semua sudah tembus kecuali jembatannya. “Pembangunan jembatan sedang kita laksanakan dengan target akhir tahun 2018 sudah tersambung. Bulan Januari 2019, kita mulai lagi membangun jembatan tersebut,” kata Basuki.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla yang membuka acara itu dalam sambutannya, mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan suatu keniscayaan karena bila ingin maju suatu negara tidak pernah berhenti membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah jangka panjang.

“Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang sudah bagus infrastrukturnya, pada saat terjadi krisis, yang dibangun oleh kedua negara tersebut adalah infrastruktur karena akan menimbulkan efek berganda (multiplier effect). Pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan secara efisien sesuai dengan kebutuhan,” kata JK. [EH]