Presiden Jokowi Harus Pastikan Pekerja Indonesia Layak

Jakarta, Topvoxpopuli.com – Migrant Care meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memastikan pekerja Indonesia di Jepang mendapatkan pekerjaan yang layak, dengan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang memenuhi standar perburuhan dan hak asasi manusia. “Di masa lampau, Indonesia memiliki pengalaman buruk dalama penempatan pekerja migran atas nama pemagangan yang tidak sesuai dengan standar perburuhan dan hak asasi manusia,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, dalam siaran persnya, Jumat (28/6/2019) malam.

Setelah memastikan keabsahan kemenangan Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019) malam Presiden Joko Widodo bertolak menuju Osaka untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi G20 (G20 Summit) yang berlangsung pada akhir pekan ini, tanggal 28-29 Juni 2019.

Menurut rencana, Presiden Jokowi akan membawa agenda digital ekonomi dan kesenjangan. Hal yang ditunggu tentu saja juga menyangkut solusi untuk mengakhiri perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang mempunyai dampak kuat pada gejolak ekonomi global.

Jika mengacu pada agenda prioritas periode kedua pemerintahan Jokowi mengenai peningkatan sumber daya manusia Indonesia, Presiden Jokowi tentu harus mengedepankan kepentingan nasional terkait kualitas pembangunan manusia Indonesia dalam setiap proses perundingan di G20 maupun agenda bilateral lainnya di Jepang.

Menurut Wahyu, hendaknya agenda ekonomi digital tidak hanya menyangkut soal startup, unicorn dan sejenisnya tetapi juga menyangkut soal tantangan kesiapan tenaga kerja, kualitas serta jaminan sosialnya yang selama ini diabaikan dalam perbincangan tentang ekonomi digital.

Sementara itu, agenda mengenai kesenjangan (inequality) sangat terkait dengan komitmen global Sustainable Development Goals. Presiden Jokowi, kata Wahyu, harus berani dan tegas menyerukan seluruh negara-negara anggota G20 mengedepankan kerja sama konkrit untuk pencapaian SDGs, antara lain dengan penghapusan praktek perbudakan modern, kemudahan bagi migrasi tenaga kerja untuk kerja layak serta agenda-agenda perlindungan sosial, kesetaraan gender dan kelestarian lingkungan.[TVP/Edi Hardum]