Jakarta, Topvoxpopuli.com – Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki meminta masyarakat untuk ikut bergabung dalam gerakan perhutanan sosial. Gerakan yang dicanangkan Presiden Jokowi ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kepemilikan lahan berlebihan oleh orang tertentu di Indonesia. Diharapkan dengan adanya gerakan ini dapat mengatasi kesenjangan ekonomi.

Hal itu dikatakan Teten Masduki dalam acara “Musyawarah Wilayah I: Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia Jawa Tengah (Jateng)” di Dusun Tanjung, Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (25/1).

Hadir dalam acara itu Bupati Kendal Mirna Anisa dan sekitar 400 orang petani. Teten mengatakan, gerakan perhutanan sosial dicanangkan karena terjadi kesenjangan kepemilikan lahan di Indonesia. Ada yang memiliki lahan berpuluh-puluh bahkan ratusan hektare (ha) namun ada masyarakat yang memiliki lahan sedikit bahkan tidak ada. Untuk itu, kata Teten, masyarakat jangan menjual lahan tapi tanamlah jati, kayu sengon, jagung, sayur, buah-buahan. “Kalau ini dilakukan maka masyarakat tidak akan miskin,” kata Teten.

Teten mengatakan, saat ini pemerintah sudah menyiapkan biaya untuk usaha masyarakat melalui perbankan dan lembaga pembiayaan seperti Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB). Selain itu, pemerintah juga sudah siap melakukan pendampingan dalam berusaha terutama membantu kualitas manajemen.

Teten mengatakan, semua masyarakat yang ikut dalam gerakan perhutanan sosial harus bergabung dalam koperasi, dan pemerintah pasti akan membantu pendampingan dan pembiayaan koperasi.

Koperasi yang dibantu, kata Teten, diutamakan koperasi produksi, seperti usaha permebelan, ukiran, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Koperasi Simpan Pinjam, kata Teten, penting namun sekarang ini ada banyak lembaga pembiayaan. “Mulai tahun 2020 ini LPDB 100% dananya disalurkan untuk membantu koperasi,” kata dia.

Teten juga berjanji mempermudah pendirian koperasi. “Masa pendirian perusahaan lebih mudah dibanding mendirikan koperasi. Itu tak boleh,” katanya.

Di bagian lain Teten mengatakan, kalau masyarakat menanam sayur, menanam buah-buahan, membuat mebel dan sebagainya harus memikirkan pemasarannya. Untuk mempermudah pemasaran ini maka harus bergabung dalam koperasi.

Teten menambahkan, saat ini pemerintah sedang memikirkan agar ekspor ditingkatkan. “Apa komoditas yang bisa diekspor ? Ya hasil perkayuan seperti mebel, ukir-ukiran, produk pertanian seperti jagung, buah-buahan, sayur-sayuran dan kacang-kacangan,” kata Teten.

Ketua Panitia acara Siti Fikriah, mengatakan, ada 53 kelompok tani perhutanan sosial di Jateng yang ikut hadir dalam acara itu. Ia mengatakan, seluruh petani perhutanan sosial di Jateng siap membantu program pemerintah dalam gerakan perhutanan sosial.

Siti Fikriah mengatakan, sampai saat ini ada 22 koperasi produksi perhutanan sosial. Siti berharap, koperasi ke depan yang sederhana saja, supaya tidak memperumitkan masyarakat.

Ekspor Furnitur

Sehari sebelumnya, Jumat (24/1), Teten bertemu dengan pelaku usaha mebel di Grobogan, Jateng. Pada kesempatan itu, Teten mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memintanya sebagai Menteri Koperasi dan UKM agar mendengar masukan dan keluhan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk yang bergerak di bidang mebel atau furnitur.

Yang penting didengarkan dari pelaku UMKM adalah apa menjadi kendala serta bagaimana strategi meningkatkan usaha agar ekspor produk UMKM mebel dinaikan menjadi dua kali lipat. “Saya ke sini untuk mendengar keluhan dan masukan bapak dan ibu pelaku UMKM terutama yang bergerak di bidang furnitur,” kata Teten saat berdialog dengan pelaku usaha mebel di tempat pabrik mebel PT Philnesia Internasional Grobogan, Jateng.

Teten mengatakan, hasil pertemuan dengan para pelaku furniture ini akan dibuatkan rumasan yang tepat oleh pemerintah agar mengambil strategi yang tepat juga supaya ekspor produk furnitur ditingkatkan menjadi dua kali lipat dari sekarang.

Pada kesempatan itu Teten mengatakan, Indonesia saat ini lebih banyak impor dibanding ekspor, maka neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit. Oleh karena itu, kata dia, Presiden Jokowi ingin ekspor produk sektor UMKM ditingkatkan. “Produk UMKM kita terutama mebel sangat diminati di negara lain. Oleh karena itu, ayo kita tingkatkan,” kata Teten.

Keluhan Pengusaha

Pada kesempatan itu, para pelaku usaha furnitur mengeluhkan antara lain minimnya peralatan modern dalam mengolah kayu dan membuat furnitur. “Dalam membelah kayu kebanyakan dari kami masih menggunakan peralatan lama, tradisional. Padahal ada perusahaan asing di sini, mereka menggunakan peralatan canggih sehingga cepat kerjanya,” kata Very, seorang pelaku usaha furnitur.

Sedangkan Sukardji, seorang pelaku usaha mebel rotan mengatakan, kendala utama mereka adalah tidak adanya terminal bahan baku rotan. “Padahal mebel rotan Indonesia sangat mendomisasi untuk ekspor. Kami mengusulkan agar terminal bahan baku rotan harus disediakan,” kata pria asal Sukoharjo ini.

Pelaku usaha furnitur dari Jepara, Eka Prasetya, mengatakan, permasalahan yang dialaminya sebagai pelaku usaha furnitur adalah antara pelaku usaha furnitur saling bersaing tidak sehat, bahkan usaha mebel yang besar dimusuhi yang usaha mebel yang kecil. “Seharusnya kita saling kerja sama. Tidak boleh saling memusuhi,” kata Eka yang mengaku omzet per tahun dari usahanya menjadi Rp 50 miliar.

Ia mengatakan, produk mebelnya diekspor ke berbagai negara seperti negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Australia.

Eka mengatakan, kendala lain yang dialaminya adalah kurangnya jumlah tenaga kerja. “Sekarang ini sulit sekali mendapatkan tenaga kerja,” kata dia.

Erik, salah satu Direksi PT Philnesia Internasional Grobogan, Jawa Tengah, mengatakan, produk mebelnya diekpor ke nagara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Australia. Erik enggan menyebutkan omzet usahanya.

Ia mengatakan, kendala yang dialaminya adalah kurangnya jumlah tenaga kerja yang terampil. Karena itulah, ia melakukan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

Mendengar keluhan para pengusaha itu, Teten meminta, pertama, semua pelaku usaha mebel harus berkolaborasi atau kerja sama, tidak boleh saling memusuhi. Kerja sama yang dimaksud Teten adalah beberapa perusahaan besar yang besar harus ditunjuk dan bersedia menjadi bapak angkat atau perwakilan dari perusahaan mebel kecil untuk memasarkan produknya terutama ke luar negeri.

Kedua, perusahaan besar harus memberikan masukan dan pembinaan kepada perusahaan kecil agar kualitas produknya bisa diterima di pasaran terutama pasaran internasional.

Ketiga, pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam permodalan bisa bekerja sama dengan pihak perbankan terutana Bank BRI serta Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.[TVP/David]