UMKM Harus Jadi Dinamisator Agar Indonesia Bisa Keluar dari Krisis Ekonomi
![](https://topvoxpopuli.com/wp-content/uploads/2020/01/15-1-2020-teten-1024x683.jpg)
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki didampingi Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan beserta jajaran dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI membahas rencana program Kemenkop dan UKM Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (14/1). [Foto istimewa)
Jakarta, Topvoxpopuli.com [TVP] Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan, pemerintah mengharapkan UMKM bisa menjadi dinamisator agar perekonomian Indonesia tidak terjebak dalam krisis. Dengan jumlah pelaku usaha yang mencapai 99%, penyerapan tenaga kerja 97 persen dan kontribusi terhadap PDB 60%, maka dalam kelesuan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19 ini, UMKM lah yang harus diselamatkan dulu.
“Saya sudah sampaikan ke Presiden, Pak tidak ada jalan lain, UMKM lah yang harus kita selamatkan terlebih dulu agar bisa menjadi dinamisator ekonomi nasional supaya terhindar dari krisis ekonomi kalau usaha besar, bisa menunda investasinya, dan dompet mereka juga tebal. Namun UMKM saat ini modalnya tergerus untuk kebutuhan sehari hari. Mereka itulah harus kita perkuat agar terus berjalan usahanya. Bagi UMKM untung dikit aja ndak apa-apa asal usahanya terus jalan,” ujar Teten Masduki, pada pembukaan “Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM KUMKM” di Daerah Penyangga Destinasi Super Prioritas Danau Toba di Kabupaten Simalungun Sumut, Rabu (26/8) sebagaimana dalam siaran persnya.
Teten memaparkan, pandemi Covid-19 telah berdampak mendalam, dimulai dari krisis kesehatan yang merambat ke krisis ekonomi, khususnya bagi Koperasi dan UMKM. BPS secara resmi telah merilis angka pertumbuhan ekonomi Triwulan 2 sebesar minus 5.32%. Kontraksi ekonomi tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi juga 215 negara lainnya, bahkan tidak lebih baik dari Indonesia seperti Hongkong (-9%), Amerika Serikat (-9,5%), Singapura (-12,6%), Uni Eropa (-14,4%). Kecuali Tiongkok yang sudah mulai rebound tumbuh 3,2% di Q2-2020.
Untuk mampu rebound di triwulan 3 dan 4, pemerintah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah memberikan stimulus Rp607,25 triliun, khusus Koperasi dan UMKM dianggarkan sebesar Rp123,46 triliun, yang terdiri dari Insentif pajak (PPh Final UMKM DTP): Rp2,4 Triliun. Subsidi bunga KUR dan Non KUR: Rp 35,28 triliun.
Penempatan dana untuk restrukturisasi UMKM : Rp 78,78 triliun. Imbal jasa penjaminan Rp 5 triliun. Dana cadangan penjaminan kepada PT. Jamkrindo dan PT Askrindo Rp 1 triliun. Pembiayaan investasi kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM Rp 1 triliun.
Selain itu ada program inisiatif lain dalam mendukung PEN, yaitu Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) dimana pada tanggal 24 Agustus 2020, Bapak Presiden telah meluncurkan BPUM kepada 1 juta pelaku usaha mikro dengan nilai sebesar Rp 2,4 Juta per Pelaku Usaha Mikro yang tersebar di 34 Provinsi dengan target sebelum akhir September sebanyak 9,16 juta pelaku usaha mikro akan menerima BPUM dengan total anggaran Rp 22 Triliun.
“Dengan adanya program BPUM ini, diharapkan Pelaku Usaha Mikro yang unbankable dapat menambah modal kerja serta melanjutkan usahanya,” jelas Teten.
Paling Terdampak
Menurut Teten, sektor pariwisata adalah sektor paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Data BPS Triwulan II tahun 2020, menunjukan bahwa hanya sektor pertanian, informasi&komunikasi, dan pengadaan air yang tumbuh selama pandemi, sedangkan akomodasi dan Mamin (kuliner) dimana banyak terdapat di sektor parwisata tumbuh minus 22,31%.
“Kemarin saya berkesempatan langsung menyapa dan berdiskusi langsung dengan pedagang souvenir di Danau Toba, betul dengan adanya pandemi ini pendapatan mereka berkurang cukup drastis, dan yang mereka butuhkan adalah pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan produk karena produk yang dijual sebagian besar justru berasal dari pulau Jawa ” jelas Teten.
Untuk itu, lanjut Teten, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi Kemkop dan UKM menggelar pelatihan pariwisata, dimana pelatihan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian di daerah penyangga destinasi wisata Danau Toba, meliputi Kab. Simalungun, Kab. Toba, Kab. Samosir, dan Kab. Pematang Siantar.
“Diharapkan Pariwisata kembali aktif, pemasok kebutuhan hotel bergairah kembali, seperti hasil pertanian, peternakan, perikanan dan amenities ” harap Teten.
Selain pelatihan, tambah Teten, juga ada beberapa upaya Kementerian Koperasi (Kemkop) dan UKM dalam percepatan PEN dan mempersiapkan UMKM menghadapi era new normal yaitu sinergi dengan K/L lain. Misalnya Pengembangan Koperasi Pangan Melalui Optimalisasi Perhutanan Sosial (Perhutanan Sosial 12,7 juta hektar sekarang sudah dibagikan ada 4 juta hektar). Juga Gerakan Belanja di Warung Tetangga. Kolaborasi Kementerian Koperasi dan UKM dengan 9 BUMN Klaster Pangan, BULOG, dan PTPN. Target sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 15 ribu warung.
Selain itu, ada juga Laman Khusus UMKM pada e-katalog LKPP. Melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jumlah pelaku UMKM dalam Pengadaan Pemerintah Secara Elektronik mencapai 1.237 penyedia dengan potensi total nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha kecil sebesar Rp310 Triliun.
9,4 Juta KUMKM
Menurut Teten, di tengah pandemi terbukti transaksi online meningkat. Saat ini baru 13% dari total 63 juta pelaku UMKM yang telah masuk ke dalam ekosistem digital. Berdasarkan data Kominfo, per 31 Juli 2020, tercapai penambahan 1.415.602 unit UMKM,
sehingga total 9,4 juta UMKM sudah Go Digital. “Artinya target 10 juta UMKM akan tercapai di tahun 2020,” tegas Teten.
Dalam hal digitalisasi UMKM, Kemkop dan UKM juga sudah membangun ekosistem digital hulu-hilir untuk sektor pangan, rencana kolaborasi dengan platform tanihub, sayurbox, ekosis, modalrakyat. KUKM HUB di beberapa marketplace, diawali oleh blibli.com.
Juga afirmasi pembiayaan LPDB-KUMKM khusus untuk koperasi, dimana LPDB-KUMKM mulai tahun ini dan ke depan, dikhususkan 100% untuk pembiayaan koperasi dengan skema pembiayaan yang lebih mudah. (PermenKopUKM No.4 Th.2020).
Juga program PEN untuk Koperasi melalui LPDB dengan alokasi tambahan Rp1 Triliun yang hingga saat ini telah disalurkan sebesar Rp613,4 Milyar (61,34%) kepada 46 mitra LPDB baik konvensional maupun syariah.
Dalam hal pelatihan daring dan pendampingan, KemenkopUKM melalui Edukukm.id dimana ada 102.672 masyarakat sudah mengakses dan mengikuti kelas daring.
Seri Webinar Sparc campus. Kelas daring dan komunitas UMKM diikuti dengan tindak lanjut berupa kolaborasi/kerja sama. Lalu Kakak Asuh UMKM kerjasama dengan platform Lazada dan Bolu.id. Lalu Pendampingan oleh 1235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di 33 Provinsi, 341 Kab/kota dan 354 pendamping PLUT-KUMKM selindo.
Teten berharap melalui Pelatihan ini Koperasi dan UMKM dapat menjadi lebih unggul dan berdaya saing dalam pengembangan usahanya serta memberikan solusi bagi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran. [TVP/RH]