Pembangunan Jalan Labuan Bajo-Golo Mori, Jangan Korbankan Hak Warga

Oleh : Plasidus Asis Deornay, S.H

TAHUN 2022 ini pemerintah menetapkan anggaran proyek jalan menuju Golo Mori mencapai Rp 407 miliar lebih. Jalan ini sepanjang sekitar 22 kilometer.

Oleh karena itu, anggaran sebesar itu sangat fantastis dari sisi ketersediaan anggaran. Kita tentu berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wajah Manggarai Barat kembali dipoles cantik secantik Molas Manggarai di Tana Nusa Lale ini.

Tentu bukan soal pagu anggarannya yang ingin saya ulas pada artikel saya kali ini. Itu tidak penting bagi saya. Bagi saya yang terpenting adalah tentang “Pembangunan Yang Berkeadilan”. Apa pun bentuk pembangunan tersebut, keadilan dan kebenaran tetap harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan pernah khianati itu.

Warga Kehilangan Lahan

Akibat dari pembangunan jalan menuju Golo Mori banyak warga kehilangan lahannya. Sawah, ladang bahkan tanah pekarangan rumah pun terancam akan hilang akibat dari proyek ratusan miliar ini.

Persoalan ini tampaknya semakin mencuat dan belum ada penyelesaian akhirnya. Tangisan warga masih saja terdengar untuk memohon keadilan itu kepada pemerintah. Mereka ditindas oleh pembangunan yang mengatasnamakan bonum commune (kepentingan umum).

Ada Dua Kepentingan

Pertama, kepentingan Umum (Bonun commune). Dalil yang selalu dipakai pada setiap pembangunan di Republik ini pintu masuknya selalu memakai alasan “kepentingan umum”. Jika dibedah dari sisi manfaatnya, tentu dalil itu tidak ada salahnya. Sehingga ada juga warga yang dengan suka rela memberikan lahannya untuk kepentingan tersebut.

Kedua, kepentingan “Privat” atau Hak Privat. Proyek jalan yang akan dibangun tentu melewati lahan atau tanah milik warga. Baik secara perorangan maupun kelompok. Terhadap hal ini negara telah menyiapkan solusi untuk menyelesaikannya.

Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa

Negara sesungguhnya telah memikirkan aspek pembangunan berkeadilan yang tujuannya agar warga yang mengalami kerugian dari pembangunan tersebut mendapatkan keadilan yang sama dari negara.

Tidak ada satupun warga yang menjadi “korban” dari pembangunan. Untuk menjamin kepastian hukum dan kemanfaatannya, negara menerbitkan PP 19 tahun 2021 yang mengatur Ganti Rugi Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Pengadaan Tanah untk Kepentingan Umum : Studi Kasus Ruas Jalan Gorontalo-Tanah Mori dalam Perspektif PP Nomor 19 Tahun 2021dan KUHPerdata Pasal 1320, 1323, 1324, dan 1338. Pada produk inilah jawaban atas kegelisahan warga yang merasa tertindas tersebut terjawab. “Katakan jujur, tidak boleh ada dusta di antara kita”.

Mengapa warga sepanjang proyek tersebut masih menangis ? Ini yang menarik untuk saya utarakan. Maka untuk mewujudkan rasa keadilan itu, sebagai sebuah komunitas yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan di masyakarat, Komodo Lawyers Club perlu menyampaikan nota keberatan terkait perlakuan tidak adil itu.

Pertama, mengapa dana pembebasan lahan itu negara tidak berikan ? Apa alasannya? Kedua, untuk apa PP 19 tahun 2021 itu terbit ? Bukankah untuk mendapatkan keadilan yang sama?

Sebagai advokat dan praktisi hukum yang tinggal di Labuan Bajo, dua pertanyaan ini saya sampaikan secara terbuka kepada yang terhormat;