Kemnaker Dukung Tiga Isu Prioritas Presidensi G20 India Bidang Ketenagakerjaan
![](https://topvoxpopuli.com/wp-content/uploads/2023/04/6-4-2023-Indonesia-1024x682.jpg)
New Delhi, Topvoxpopuli.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendukung tiga isu prioritas yang dibahas pada forum Presidensi G20 India. Ketiga isu tersebut, adalah bagaimana mengatasi kesenjangan keterampilan global, perlindungan sosial memadai bagi pekerja berbasis platform digital, dan pembiayaan perlindungan sosial berkelanjutan.
“Indonesia siap melakukan diskusi aktif dan kolaborasi untuk mengeksplorasi ide serta pengalaman guna memberikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan mempromosikan hak-hak buruh dan kesejahteraan buruh di dunia kerja,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker yang diwakili Kepala Biro Kerja Sama, Muhammad Arif Hidayat ketika memberikan sambutan pada Pertemuan Kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagkerjaan (Employment Working Group/EWG) Presidensi G20 India, Senin (3/4/2023).
Lebih lanjut Arif Hidayat mengatakan, pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak berkelanjutan seperti adanya krisis geopolitik yang membebani pasar tenaga kerja dan masyarakat global yang rentan seperti kelompok pekerja perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas.
Selain itu, tantangan struktural jangka panjang seperti perubahan iklim, transisi demografi, dan kemajuan teknologi semakin berdampak pada pasar tenaga kerja di seluruh dunia.
“Kami tetap prioritaskan untuk memanfaatkan peluang dan memitigasi dampak buruk bagi pasar tenaga kerja guna mencapai pekerjaan yang inklusif, berkelanjutan, layak, serta mengurangi ketidaksetaraan”, ujar Arif.
Arif menambahkan, pihaknya berkomitmen mengatasi kesenjangan keterampilan global dengan mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan menyelaraskan klasifikasi keterampilan kerja, mempromosikan jaminan sosial bagi pekerja berbasis platform digital, serta mengembangkan kebijakan pembiayaan jaminan sosial berkelanjutan.
“Kami lakukan konsultasi bersama mitra sosial untuk mempromosikan pekerjaan berkelanjutan melalui akses ke perlindungan sosial yang memadai dan komprehensif,” pungkasnya. [TVP]