Kementerian PUPR Tata Kawasan Mrican Yogyakarta

Sleman, TVP – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penataan Kawasan Mrican di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penataan kawasan ini dilakukan pada April-Desember 2023 dengan anggaran Rp 29,29 miliar.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY Ditjen Cipta Karya Jonny Zainuri Echsan mengatakan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Mrican merupakan sinergi dari berbagai pihak. “Ini adalah kerja sama antara BPPW DIY dengan Pemkab Sleman, Pemprov DIY dan Keraton Yogyakarta,” kata Jonny.

Jonny menambahkan pada penataan kawasan ini terdapat perubahan status dari tanah kas desa (TKD) menjadi Sultan Ground (SG). “Kelurahan merelakan haknya dari TKD yang seharusnya bisa digunakan sebagai PAD desa menjadi SG yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ucap Jonny.

Kementerian PUPR melalui BPPW DIY Ditjen Cipta Karya pada tahun 2023 melakukan penanganan kumuh seluas 21,16 hektar di Mrican yang awalnya merupakan deretan permukiman padat dengan gang sempit di tepi Sungai Gajahwong.

Kolaborasi dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Sleman melalui penataan bangunan menjadi lebih teratur, sementara Kementerian PUPR meningkatkan infrastruktur dengan membangun talud sungai, jalan inspeksi dan lingkungan, drainase, jembatan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Tempat Pengolahan Sampah dengan Konsep 3R (TPS3R), proteksi kebakaran, street furniture, urban farming, micro library, pos pantau banjir, dan ruang terbuka publik.

PPK Pengembangan Kawasan Permukiman dan Bina Penataan Bangunan Rudi Eko Setiadi mengatakan dari total 21,16 ha kawasan kumuh, Kementerian PUPR menata 5 ha kawasan menjadi layak huni. Lebih lanjut, Rudi menjelaskan bahwa Kawasan Mrican merupakan kawasan strategis yang merupakan titik pertemuan akademisi.

“Kawasan Mrican merupakan kawasan akademisi, setidaknya di sini terdapat tiga perguruan tinggi seperti Sanata Dharma, UNY, keperawatan. Jadi, di Mrican banyak aktivitas ekonomi mulai dari kos-kosan, warung-warung, dan lain-lain,” ujar Rudi.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Sleman Dona Saputra Ginting mengatakan kemauan masyarakat Mrican untuk memperbaiki hidup sayang kuat, hal tersebut yang menggerakkan Pemkab Sleman untuk membuat desain dan ditangkap oleh APBN.

“Penataan ini dimulai dari perubahan status tanah dari TKD menjadi SG,sehingga masyarakat memiliki kepastian mengenai rumahnya dan dari situ BPPW bisa masuk. Hal ini memang tidak mudah, kami dari 2020 sudah mencari cara pendanaan untuk memperbaiki kualitas kawasan Mrican dan Pringwulung. Hal ini terjawab dengan masuknya BPPW DIY menata kawasan,” tutup Dona. [EH]