Marsel Agot: Menata Pulau Komodo Harus Bijak

Labuan Bajo, Topvoxpopuli.com – Pulau Komodo diwacanakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat untuk ditutup dalam waktu sementara serta dan merelokasi warga Pulau Komodo ke tempat lain, terus bergulir. Wacana merekolasi penduduk Pulau Komodo ini menimbulkan gejolak yang memicu aksi dari warga Pulau Komodo. Beberapa kali dalam hari-hari belakangan ribuan penduduk Pulau Komodo berunjuk rasa. Mereka yang berunjuk rasa juga melibatkan anak-anak.

Unjuk rasa yang mereka lakukan Senin (22/7/2019), berlanjut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Manggarai Barat. RDP itu dipimpin Ketua DPRD Manggarai Barat, Blasius Jeramun dan didampingi Wakil Bupati Manggarai Barat, Maria Geong.

RDP itu nyaris ricuh karena perwakilan 2.000 orang masyarakat Pulau Komodo tidak dapat menerima wacana penutupan Pulau Komodo dan merelokasi mereka yang digulirkan Gubernur NTT selama ini dengan alasan demi pelestarian hewan komodo. Menurut warga Pulau Komodo penutupan Pulau Komodo dan merelokasi warga bukan wewenang Gubernur NTT.

Kisruh itu, membuat imam Katolik P. Marsel Agot bertemu beberapa petinggi dari Kementerian Pariwisata yakni Direktur Promosi Wilayah Grade China Kementrian Pariwisata Republik, Vinsen Jemadu dan Frans Tegu di Labuan Bajo, Selasa (23/7/2019). Vinsen Jemadu dan Frans Tegu datang ke Labuan Bajo sejak beberapa hari sebelumnya untuk berwisata.

Marsel Agot mengatakan kepada Beritasatu.com, wacana relokasi warga Pulau Komodo harus dapat diselesaikan dengan arif dan bijak. “Karena itu saya meminta petinggi dari Kempar yang sedang berada di Labuan Bajo, untuk bisa berdialog dengan perwakilan masyarakat Komodo yang saat ini resah dan gelisah,” kata dia.

Menurut Marsel, masyarakat merasa terancam dipindahkan dan kehilangan pendapatan dan mata pencaharian sebagai pelaku pariwisata, dengan banyak wisatawan ingin melihat komodo. “Masyarakat pulau itu sudah tinggalkan profesi mereka sebagai nelayan,” kata dia.

Dialog itu, berujung pada kesimpulan bahwa Pulau Komodo masih terbuka untuk umum sebab sejauh ini belum ada keputusan pemerintah tentang penutupan itu, dan yang berwenang untuk menutup itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Sampai sekarang Pulau Komodo masih dibuka untuk umum, belum ada keputusan untuk merelokasi bagi masyarakat komodo, bersyukur bahwa wacana penutupan dan relokasi itu masih dalam wacana “ kata Vinsen. Menurut Vinsen, penutupan Pulau Komodo juga bukan wewenang Kementerian Pariwisata.

Isu penutupan Pulau Komodo membuat berapa paket wisata dalam wilayah promosi grade China banyak yang batal melakukan perjalanan wisata ke Labuan Bajo, dan target Kempar untuk kunjungan wisata menjadi berkurang ke wilayah ini,” kata dia.

Sejalan dengan itu, masyarakat Pulau Komodo yang dipimpin langsung Kepala Desa Komodo, Haji Aksan menolak keras rencana penutupan serta merelokasi warga Pulau Komodo. Ia juga berharap agar wacana relokasi dan penutupan kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat harus dihentikan, melalui para petinggi Kementerian Pariwisata yang hadir dalam diskusi itu mereka menyampaikan aspirasi. “Kami selama ini aman aman saja, ini tanah nenek moyang kami, tolong Gubernur NTT jangan asal omong, kami sudah menyatu dengan binatang itu,” kata dia.

Aksan mengatakan, semua larangan ketika ketika dekat hewan Komodo tidak berlaku. “Misalnya ibu yang melahirkan, wanita yang dalam keadaan haid tidak apa apa, kecuali orang luar dari turunan kami orang komodo,” tuturnya. [TVP/Willy Grasias]