Ibu Kota Negara di Kaltim, Pengusaha Kaltim Harus Bangkit

Jakarta, Topvoxpopuli.com [TVP] – Para pengusaha di Kalimantan Timur (Kaltim) menyambut gembira keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia (NKRI) ke Kaltim, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

“Perpindahan Ibu Kota jelas menguntungkan masyarakat Kaltim khususnya dan Indonesia umumnya. Saya sebagai pengusaha menyambut gembira,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur (Kaltim), M. Slamet Brotosiswoyo, kepada TVP di Balikpapan, Kaltim, Sabtu (31/8/2019).

Slamet mengatakan, selama ini pembagunan ekonomi Kalimantan, terutama Kaltim hanya mengandalkan sumber daya alam (SDA), dengan ekspor bahan mentah. Semoga dengan Ibu Kota Negara berada di Kaltim maka industri hilir dibangun di Kaltim dan Kalimantan umumnya seperti industri hilir sawit, industri hilir kakoa, dan industri tekstil dan sebagainya.

Selain itu, kata dia, dengan Ibu Kota Negara pindah ke Kaltim maka sektor pariwisata di Kaltim dan Kalimantan harus dibangun. “Banyak sektor pariwisata di sini,” kata dia.

Slamet menegaskan, Kalimantan dan Kaltim merupakan wilayah yang menjadi tujuan investasi internasional. Namun, yang menjadi kendala adalah infrastrur jalan, air dan listrik sangat minim. “Karena itulah banyak investor internasional lari ke Pulau Jawa. Saya berharap, dengan Ibu Kota di Kaltim, instruktur tersebut harus dibangun,” kata dia.

Slemet berharap industri-industri di Jawa pelan-pelan pindah ke Kalimantan. “Ibu Kota di Kaltim, maka pembangunan di kawasan Timur Indonesia dipercepat. Ini menguntungkan kawasan Indonesia Timur juga,” kata dia.

Senada pengusaha Moh.Efendi Mukodompit menyambut gembira Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kaltim. “Saya sebagai pengusaha menyangkut gembira keputusan Bapak Presiden, karena pasti usaha kami semakin maju,” pengusaha Efendi Mukodompit.

Efendi bergerak dalam bidang usaha. Salah satunya dalam bidang pendidikan dan pelatihan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). “Selama ini saya pelan-pelan pindah usaha ke Menado dan Makassar, dan usaha di Balikpapan saya serahkan ke anak saya. Namun, ketika Presiden umumkan Ibu Kota Negara pindah ke Kaltim, maka saya kembali konsentrasi bangun usaha di Kaltim,” kata Efendi.

Efendi mengatakan, ia ingin warga Kaltim melek usaha (wirausaha). “Jangan sampai usaha-usaha di Kaltim dikuasai orang luar, apalagi orang bukan negara Indonesia, jangan ! Kita harus kuasai sektor jasa, keuangan dan sebagainya. Pengusaha Kaltim harus bangkit,” kata dia.

Senada pengusaha oleh-oleh di Balikpapan, Ansori, mengatakan, ia menyambut dengan puji syukur ketika Presiden umumkan Ibu Kota Negara pindah ke Kaltim. “Presiden umumkan begitu saja, usaha saya omzet langsung naik. Apalagi kalau benar-benar sudah pindah, pasti usaha saya keuntungannya berlipat-lipat,” kata pria yang bergerak dalam usaha oleh-oleh di Balikpapan, Samarinda dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) ini.

Birokrasi Harus Bersih

Efendi juga berharap dengan pindahnya Ibu Kota Negara ke Kaltim, maka aturan-aturan dan sikap serta tindakan birokrat yang menghambat dunia usaha harus diubah. “Masih ada oknum birokrat di Kaltim yang bermental gaya lama, seperti perizinan diperlambat, ingin disuap, dan sebagainya. Saya berharap ke depan harus diubah,” kata dia.

Efendi mengaku, secara keseluruhan birokrat di Kaltim bagus. “Bapak Gubernur Kaltim dan Wali Kota Balikpapan selalu menegakan bahwa birokrasi harus ikut membantu perkembangan dunia usaha dan ekonomi,” kata dia.

Selamet juga mengakui bahwa masih ada aturan dan sikap birokrat harus perlu diubah, demi kemajuan Kaltim khususnya dan Indonesia umumnya.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi Ibu Koa Indonesia yang Kalimantan Timur. Jokowi mengungkapkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru tersebut, yakni sebesar Rp 466 triliun. “Kemudian juga ada yang bertanya mengenai pendanaan, perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan, untuk ibu kota baru adalah kurang lebih Rp 466 triliun,” ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).

Sedangkan, dana itu nanti akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 19%. “Nantinya 19% akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di Ibu Kota Baru dan DKI Jakarta,” paparnya. [TVP/Edi Hardum]