Presiden Diminta Turun Tangan, Polteknaker Kosong Pemimpin

Jakarta, Topvoxpopuli.com – Sejak berdiri pada Oktober 2017 sampai sekarang pemimpin atau Direktur Sekolah Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) tidak ada yang defenitif, semuanya Pelaksana Tugas Direktur (Plt). Seorang yang berstatus Plt tidak bisa mengambil keputusan yang strategis. “Keputusan strategis selalu ada pada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),” kata seorang pejabat di Kemnaker yang enggan menyebutkan namanya, Rabu (8/7/2020).

Bahkan, sejak 23 Juni 2020 sampai sekarang Poltenaker tidak ada direktur atau Plt sebagai direktur. Sebab, Plt Direktur Polteknaker Elviandi sudah berakhir 23 Juni 2020. Elviandi menjabat sebagai Plt Direktur Polteknaker sejak 23 Maret 2020. “Tetapi memang sejak berdiri selalu begitu Pak, habis masa Plt selama tiga bulan terus diperpanjangnya lama, dan ditunjukan orang yang sama sebagai Plt,” kata pejabat itu.

Dua tahun pertama jawatan Plt Direktur Polteknaker dijabat oleh Retna Pratiwi. “Retna selau diperpanjang per tiga tiga bulan sampai dua tahun. Padahal jabatan Plt cukup dua kali tiga bulan,” kata dia.

Setelah Retna Pratiwi jabatan Plt Direktur Polteknaker, kemudian Endang selama enam bulan, juga sebagai Plt. Setelah Endang yang alumnus Doktor Sosiologi dari UI itu kemudian dijabat Elviandi, juga sebagai Plt.

Pengangkatan Elviandi ini diduga karena kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Elviandi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Ia ditarik ke Jakarta untuk dijadikan Direktur Polteknaker oleh Khairul Anwar, ketika masih menjabat sebagai Sekjen Kemnaker. Khairul pensiun sebagai Sekjen Kemnaker per 1 Juni 2020. Bahkan sampai Selasa (23/6/6) malam, Khairul Anwar menelepon Plt.Sekjen Kemnaker, Budi Hartawan agar segera mensahkan Elviandi menjadi Direktur Polteknaker.

Dalam struktur Kelembagaan Kemnaker, Polteknaker berada di bawah Sekretariat Jenderal Kemnaker. Jadi yang berwenang mengangkat Direktur Polteknaker adalah Sekjen Kemnaker.

Khairul mengangkat Elviandi menjadi Plt Direktur Kemnaker yang kemudian diangkat menjadi Direktur Polteknaker sebagai balas jasa terhadap, Mr. M, Staf Khusus Hanif Dhakiri ketika menjadi Manaker, atas usaha Mr. M kala itu Khairul diangkat menjadi Sekjen Kemnaker.

Sejak Elviandi menjadi sebagai Plt Direktur Polteknaker sejak 23 Maret 2020, uang sewa apartemen Elviandi Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan ditanggung Kemnaker. Padahal Plt.Direktur Polteknaker itu eselon III, itu berarti tidak ada fasilitas dari negara. “Kenapa bukan PNS di Kemnaker yang sudah S2 dan S3 yang diangkat ? Ada apa ?” ketus seorang pejabat di Kemnaker.

Hampir semua pejabat di Kemnaker berkeberatan Elviandi diangkat menjadi Plt Polteknaker apalagi selanjutnya diangkat sebagai Direktur Polteknaker. Pasalnya, di Kemnaker banyak sekali orang berkompeten dan memahami masalah ketenagakerjaan dengan baik. “Di Kemnaker sudah menyelesaikan pendidikan S2 dan S3. Kenapa harus didatangkan dari Aceh. Kami minta Menaker agar tidak mengangkat Elviandi menjadi Direktur Polteknaker, dan lakukan perekrutan terbuka,” kata seorang pejabat Kemnaker.

Khairul Anwar ketika dikonfirmasi melalui hanphone-nya, Rabu (24/6/6) mengatakan, terkait personal selama bekerja, ia (Khairul) berupaya obyektif dengan harapan organisasi Kemnaker semakin baik. “Orang yang kompeten akan memberi dampak terhadap kinerja organisasi. Jadi langkah yang saya lakukan merupakan bentuk ikhtiar tersebut,” kata Khairul.

Tetapi yang harus diingat, kata Khairul adalah bahwa ia tidak pernah memaksakan kehendak pribadi. “Karena saya tidak mempunyai kepentingan pribadi. Bila ada ide atau saran saya selalu bicarakan dengan teman-teman, itu yang saya lakukan semasa aktif. Sekarang saya sudah pensiun mohon dimaklumi,” kata Khairul sebagaimana dikutip Beritasatu.com dan TVP.

Khairul juga membantah kalau dia mengangkat Elviandi karena balas jasa dari Mr.M. “Saya malah baru tahu informasi kalau yang bersangkutan saudaranya Pak M dari Pak Edi, sekarang. Karena saya melihat orang bukan pada siapa dia tetapi kompetensinya, karena saya lihat yang bersangkutan sebelumnya adalah pejabat eselon 2 di daerah (sebelemnya saya tidak kenal yang bersangkutan). Sungguh saya gak tahu. Toh yang bersangkutan pun sekarang pun masih Plt,” kata Khairul. Namun, Khairul tidak mengaku ia kenal Elviandi lewat siapa atau melalui siapa.

Pelaksana Tugas Sekjen Kemnaker, Budi Hartawan, ketika dikonfirmasi tidak menjawab.

Ketika Hanif Dhakiri menjadi Menaker ada sejumlah orang (pegawai negeri sipil) daerah dipindahkan ke Kemnaker dan langsung diberi jabatan eselon, seperti Helmiaty Basri dipindahkan dari Riau. Di Kemnaker Helmiaty menjabat sejumlah posisi seperti Plt Kapala Biro Humas Kemnaker, Kepala Balai Besar Latihan Kerja Bekasi dan sekarang sebagai Kepala Biro Kepegawaian Kemnaker.

Dan yang lain adalah M Laode, yang melepas sebagai guru PNS di daerah Sulawesi. Ia pindah ke Kemnaker langsung menempati posisi eselon III di Biro Umum Kemnaker, dan saat ini sebagai Kepala BLK di Kendari. Laode didatangkan ke Jakarta berkat kedekatan dengan staf khusus Menaker kala itu. Sedangkan Helmiaty Basri didatangkan ke Jakarta karena suaminya menjadi staf khsusus Menaker kala itu.

Presiden Harus Tegur Menaker

Direktur Eksekutif Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma), Gabriel Goa, Rabu (8/7/2020) mengatakan, Presiden Joko Widodo harus memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah agar mengelola Sekolah Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) dengan benar.

Bentuk pengelolaan yang benar adalah mengangkat orang berintegritas dan berkualitas untuk menduduki posisi Direktur atau Kepala Sekolah Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker). “Jangan sampai Elviandi diangkat. Cari orang dalam Kemnaker yang kompeten,” kata Gabriel.

Gabriel juga meminta Ida Fauziyah agar bersihkan Kemnaker dari kebiasaan KKN dan permainan staf khusus. “Staf khusus Menaker sekarang tolong jangan ikuti dugaan kebiasaan buruk staf khusus Menaker terdahulu yang diduga rajin ber-KKN,” kata Gabriel.

Informasi yang dikumpulkan yang paling berperan mengatur jabatan eselon di Kemnaker seorang pejabat eselon II (perempuan) berinisial HB dan staf khusus Menaker, H. “Mereka ini berkuasa sekali,” kata seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.

Menurut Gabriel, perekrutan Direktur dan dosen Polteknaker sebaiknya dilakukan dengan test terbuka. Sebab, Polteknaker merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang memakai uang rakyat, APBN. “Jangan diam-diam saja yang penuh dengan KKN,” kata dia.

Polteknaker diresmikan Menaker Hanif Dhakiri bersama dua Menteri Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla Oktober 2017 yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Asman Abnur seta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir.

Polteknaker yang berlokasi di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Kemnaker, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Hanif Dhakiri kala itu mengatakan, berdirinya Politeknaker untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan ke depan yang semakin kompleks dan membutuhkan sumber daya manusia yang profesional di bidang ketenagakerjaan.

Di Politeknaker terdapat tiga program studi yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi Industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia. [TVP/RH]