Puan Jadi Ketua DPR, PDIP Harus Jadi Oposisi

Oleh: Khafidlul Ulum

Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa terpilih menjadi pimpinan DPR RI periode 2024 – 2029. Puan kembali duduk sebagai ketua dewan lima tahun mendatang.

Kelima pimpinan dewan merupakan para politisi senior yang mewakili partai politik masing-masing. Partai politik yang menguasai pimpinan DPR masih sama dengan priode sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan PKB.

Puan dan Dasco merupakan wajah lama di kursi pimpinan. Walaupun sebelumnya ada wacana bahwa Dasco akan menjadi ketua DPR, tapi faktanya Puan yang tetap menjadi ketua dan Dasco sebagai wakil ketua. Sebab, tidak ada revisi UU MD3 yang menjadi celah untuk mengubah aturan pemilihan pimpinan dewan.

Ada beberapa catatan untuk Puan yang kembali menjadi orang nomor satu di parlemen. Pertama, Puan dan PDIP harus bersikap kritis terhadap pemerintah Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. PDIP bisa bersikap kritis, jika partai banteng berada di luar pemerintah atau lebih dikenal dengan istilah oposisi.

Walaupun dalam sistem presidensial tidak dikenal istilah oposisi, tapi faktanya sikap oposisi itu dijalankan. Dengan berada di luar pemerintah, maka Puan dan PDIP akan bisa melakulan checks and balances. DPR bisa melakukan kontrol dan penyeimbang bagi pemerintah. Eksekutif tidak terlalu dominan, karena ada pembagian kekuasaan.

Saat ini, PDIP menjadi harapan bagi masyarakat untuk menyuarakan kritik kepada pemerintahan ke depan, karena hampir semua partai bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Mungkin PKS juga bisa jadi oposisi, tapi sampai saat ini PKS lebih cenderung bergabung dengan pemerintah.

Kedua, Puan harus lebih berani dan gesit dalam memimpin DPR. Jangan lagi ada kesan bahwa secara de jure Puan memang sebagai ketua DPR, tapi secara de facto ada pimpinan lain yang lebih berkuasa. Dia lebih dominan dari Puan dalam memimpin parlemen.

Maka, Puan harus berani melawan dominasi sosok yang sangat berkuasa di Senayan itu. Selain itu, Puan juga harus lebih gesit dalam melakukan manuver dan lobi-lobi politik di internal DPR, khususnya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

Ketiga, Puan harus lebih luwes dalam berkomunikasi. Caranya, Puan perlu memahami karakter dan keinginan publik, kemudian menyesuaikan diri dengan kondisi komunikan atau masyarakat. Luwes berarti tidak ada sekat dalam berkomunikasi.

Jika catatan itu dijalankan Puan dan PDIP, maka masyarakat masih bisa menaruh harapan terhadap DPR RI. Namun, kalau hal tersebut tidak dilakukan, maka harapan terhadap DPR akan sirna. Sebab, DPR akan mengikuti apa yang diinginkan pemerintah.

Apa pun undang-undang atau kebijakan strategis yang diambil pemerintah, akan disetujui dan didukung DPR. Jika hal itu yang terjadi, kita harus siap-siap menyambut kegelapan demokrasi. Pemerintah ke depan akan lebih buruk dari pemerintahan sebelumya ? [Penulis adalah Analis Komunikasi Politik
Direktur Era Politik (Erapol) Indonesia].