Setara Institute: Jangan Politisasi Kasus Penembakan di Papua
Ketua Setara Institute, Hendardi, meminta semua pihak agar peristiwa penembakan terhadap pekerja pembangunan Jembatan Kali Aorak (KM 102+525) dan Jembatan...
Politik dan Hukum
PT Korindo Bebaskan Masyarakat Gane dari Kemiskinan
Tudingan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap PT Korindo di Kecamatan Gane, Halmahera Selatan, Maluku Utara dibantah keras oleh masyarakat...
GMNI Minta Aparat Penegak Hukum Usut Seluruh Aset Soeharto
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI, Robaytullah Kusuma Jaya mendesak aparat penegak hukum agar mengusut seluruh...
Sutarmidji: Data Pemerintahan Gubernur yang Lalu Amburadul
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji, mengatakan, selama ini data yang dipergunakan untuk mengambil satu kebijakan tidak valid dan tidak akurat....
Lindungi Masyarakat dari Obat Berbahaya BPOM Mabar Gelar Lokakarya
Pengawas Obat dan Makanan (POM) Manggarai Barat ( Mabar) yang berkantor di Labuan Bajo menggelar workshop (lokakarya) untuk menyebarkan informasi...
Bertemu Yusril, Presiden Jokowi Bahas Ketatanegaraan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan salah seorang tokoh masyarakat yang juga pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, di...
Setara Institute: Aksi 212 Perburuk Kualitas Keagamaan di Indonesia
Rencana reuni aksi 212 pada, Minggu (2/12) telah menggambarkan secara nyata bahwa aksi yang awalnya digagas oleh sejumlah elite Islam...
Fraksi PDIP Tidak Hadir Pengesahan APBD Kalbar 2019
Rapat paripurna DPRD dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) tetang penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Anthoni Salim Diminta Segera Bayar Utang
Kuasa Hukum dari Hendra Basoeki, Togi Silalahi meminta Anthoni Salim dan Beny S. Santoso membayar utang kliennya. Bahkan permintaan ini...
Pancasila Harus Dikuatkan dengan Wawasan Keislaman Moderat
Temuan survei Alvara Research Center pada tahun 2017 tentang 19,4% Aparatur Sipil Negara (ASN) yang anti-Pancasila membuat Kementerian Dalam Negeri...
