Sutarmidji: Data Pemerintahan Gubernur yang Lalu Amburadul

[PONTIANAK] Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji, mengatakan, selama ini data yang dipergunakan untuk mengambil satu kebijakan tidak valid dan tidak akurat. Akibatnya kebijkan yang diambil dan diputuskan menjadi tidak baik dan tidak sesuai dengan kenyataan atau “amburadul” dan tidak tepat sasaran.

Salah satu data yang tidak valid dan tidak akurat yaitu data tentang jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPUR) Pemprov Kalbar.

Sebab ketika ditanya mengenai panjang jalan yang rusak dan jalan negara atau provinsi tidak ada data yang valid dan jelas akibatnya kebijakan yang diambil menjadi tidak jelas.

Hal itu dikatakan Gubernur Kalbar, Sutarmidji, seusai membuka acara Kick Off Satu Data Kalimantan Barat, Senin (3/12).

Ia mengatakan, selama ini Pemprov Kalbar dalam membuat kebijakan tidak dilengkapi dengan data yang valid dan jelas. Jadi jika datanya tidak ada dan tidak valid maka kebijakan yang diambil dipastikan tidka baik, amburadul dan tidak tepat sasaran dan tujuan yang dicapai.

Untuk memperbaiki kondisi ini, maka semua daerah kabupaten dan kota harus membuat data dan mengumpulkan data akurat dan valid. Sehingga dalam membuat satu rencana dan mengambil kebijakan menjadi baik dan tepat sasaran yang akan dicapai.

Salah satu contoh data tentang kebutuhan pangan di Kalbar datanya harus jelas berapa luas lahan atau sawah yang produktip berapa luas lahan yang tidak produktif. Selanjutnya bera jumlah penduduk dan berapa banyak beras yang dikonsumsi oleh penduduk serta berapa banyak bahan pangan yang menggunakan bahan baku beras.

Semua harus jelas datanya, sehingga dalam mengambil keputusan tentang pangan sesuai dengan yang diharapkan dan tepat sasaran. Dengan data yang baik dan valid maka akan diketahui apakah kita surlpus atau kekurangan beras.

Salah satu data yang tidak valid dan tidak ketahui secara pasti yaitu pada Dinas PU Kalbar dimana ketika ditanya dan diminta data tentang panjang jalan negara dan panjang ruas jalan yang rusak, berapa panjang jalan kondisi mantap tidak diketahui dan tidak ada datanya. “Akibatnya ketika membuat satu rencana untuk membangun jalan menjadi tidak baik dan tidak tepat sasaran,” kata dia.

Untuk itu diminta kepada semua daerah dan OPD harus mempunyai data akurat dan valid. Sehingga dalam membuat satu rencana dan mengambil satu kebijakan harus didukung dengan data yang valid dan akurat.

Diketahui bahwa selama data yang ada simpang siur dan tidak valid, dampaknya yaitu ketika ada investor yang ingin masuk ke Kalbar sulit mendapatkan data yang valit dan akurat. Untuk itu diharapkan ke depan ada satu data yang valid dan terintegrasi tentang Kalimantan Barat.

Dengan adanya satu data itu maka dalam membuat satu kebijakan ada dasar dan tujuan yang akan dicapai menjadi jelas dan tepat. Artinya kebijakan yang diambil tidak “amburadul” tetapi ada dasar.

Ia menambahkan, selama ini program yang direncanakan asal jadi dan asal tidak “diributin “ masyarakat dan bisa dibagi disana dan disini. Akibatnya hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan dan tidak tetap sasaran.

Untuk itu semua data harus diperbaiki dengan akurat, sehingga pada tahun 2020 yang akan datang program pembangunan sudah baik dan jelas. Karena datanya sudah baik dan valid sehingga rendana pelaksanaan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan tujuan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.[SOS]