Globaliasi Tantangan dalam Melaksanakan Tugas

[PONTIANAK ]Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar) Irjen Pol Drs Didi Haryono SH MH, mengatakan, saat ini isu globalisasi merupakan salah satu tantangan tugas Polri dalam melaksanakan tugas. Disamping itu modernisasi juga berkembang di tubuh Polri sesuai dengan konsep democratic policing.

Hal itu Didi Haryono saat acara Focus Group Discussion (FGD) di Aston Pontianak Hotel & Convention Center yang dihadiri Panglima Komando Daerah Miiter (Pangdam) XII/Tanjungpura Mayjen TNI Achmad Supriyadi, Senin (17/12).

Ia mengatakan, paradigma pemolisian pada era demokrasi membangun landasan filosofis mengenai pemolisian yang memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Ecosoc sebagai salah satu kovenan HAM. Yaitu yang memuat penegasan hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya setiap manusia.

Salah satu dampak Globalisasi yang berkembang dengan cepatnya dan didukung oleh perkembangan teknologi dan komunikasi telah banyak menggerus nilai-nilai dan norma sosial masyarakat Indonesia. Banyaknya pemahaman dan aliran baru, serta pergeseran nilai-nilai ini juga dipengaruhi trend media dan doktrinisasi.

Sebagaimana agenda setting theory, bagaimana influence/pengaruh membangun sebuah pola pikir seseorang dan menggiring untuk mengikuti ajaran, pembenaran opini dan doktrinisasi, terkadang isu dan pendapat lebih benar daripada fakta hukum yang terjadi.

Pengaruh globalisasi juga terasa kental di wilayah Kalimantan Barat, trend media sosial, ekonomi perbatasan dan kawasan investasi di bidang perkebunan, pertambangan dan perikanan menjadikan Kalbar sebagai salah satu provinsi yang cepat berkembang.

Sebagai salah satu provinsi yang memiliki karakteristik suku, agama dan etnis yang beragam menjadikan Kalbar sebuah provinsi yang kompleks dengan budaya dan keberagaman.

Kompleksitas dan karakteristik kerawanan daerah itu menjadikan dinamika Kamtibmas Kalimantan Barat lebih mengarah kepada extra ordinary crimes (kejahatan-kejahatan yang bersifat luar biasa). Hal ini dibuktikan dengan tingginya kejahatan transnational crimes, borderless crimes, illegal treading dan narkoba.

Pengaruh dinamisasi politik dalam pasca Pilkada 2018 serta Pilpres/Pileg 2019 yang sudah memasuki tahapan kampanye juga menjadikan nuansa kejahatan lainnya. Yaitu penyalahgunaan medsos, ujaran kebencian dan “hate speech “ yang pada umumnya dilakukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Berkembangnya globalisasi itu , saat ini sudah bisa dirasakan sampai pelosok pedesaan yaitu media sosial, internet dan media online menjadi trend yang cepat menyebar di masyarakat. Beberapa perubahan paradigma sosial terjadi di wilayah kecamatan dan pedesaan, bahkan isu premordial, intoleransi dan radikalisme membangun perspektif dan pola pikir masyarakat awan yang baru mengenal teknologi.

Menyikapi kondisi strategis dan agenda kamtibmas yang akan dilaksanakan di Kalimantan Barat maka perlu diwujudkan satu persepsi dan komitmen bersama. Yaitu mulai dari Polsek sampai ke tingkat Polda dan seluruh masyarakat

Polri memilki peran sentral sebagai pelaksana teknis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Wujud dan peran itu dapat dilihat dan dirasakan langsung mulai dari pelosok pedalaman sampai pelayanan di wilayah Perkotaan.

Untuk mewujudakan keamanan dalam negeri serta melaksanakan pelayanan kepolisian maka Polda Kalbar melaksanakan kebijakan strategis.

Seperti program 100 hari Kapolda Kalbar secara umum digambarkan sebagai bentuk percepatan akselerasi kepolisian dalam pelaksanaan tugas.

Sementara outcome yang diharapkan adalah, terjaminnya situasi kamtibmas yang kondusif sebagai faktor pelaksanaan agenda nasional serta terdukungnya pembangunan di Kalimantan Barat.

Penguatan kearifan lokal sangat dibutuhkan sebagaimana yang sudah menjadi adat istiadat masyarakat Kalbar. Yaitu saling membantu, meramaikan dan turut serta dalam acara hari – hari besar keagamaan, seperti Lebaran, Natal Bersama, dan Cap Go Meh. [SOS]