Gubernur Akan Lapor ke KPK Perusahaan yang Tidak Bayar Pajak Kendaraan

Pontianak, Topvoxpopuli.com – Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, pihaknya akan melaporkan ke KPK perusahaan perkebunan sawit yang tidak melaporkan pajak kendaraanya ke Kalbar. Sesuai dengan data yang dimiliki ada ribuan unit kendaraan roda enam, roda empat dan roda dua milik perusahaan perkebunan sawit yang tidak melaporkan pajak kendaraanya.

Hal itu dikatakan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji saat pembukaa Borneo Forum ke 3 yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar pada, Rabu (20/3/2019).

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar setiap tahunnya mengeluarkan ratusan miliar untuk memperbaiki kerusakan infrastuktur jalan di daerah. Kerusakan imfrastruktur itu ditimbulkan oleh kendaraan pengangkut kelapa sawit akibatnya masyarakat kesusahan menuju kota kabupaten atau kota kecamatan karena kerusakan jalan atau infrastruktur.

“Berapa ratus miliar setiap tahun kita (Pemprov Kalbar-red) keluarkan untuk perbaikan jalan, yang merusaknya kendaraan pengangkut kelapa sawit masyarakat setempat dibuat susah. Ini masalah yang harus diselesaikan oleh pengusaha kelapa sawit kalo ingin semuanya berkelanjutan,” kata gubernur.

Untuk itu diminta kepada semua perusahaan perkebunan sawit untuk segera melaporkan pajak kendaraan bermotornya ke Kalbar. Sehingga pajaknya dapat dibayarkan untuk Kalbar karena PKB, BBNKB adalag hak daerah dan dipergunakan untuk membangun daerah.

Pihaknya memberikan waktu selama dua bulan ke depan agar semua perusahaan dapat segera melaporkan pajak kendaraanya. Jika batas waktu yang sudha ditentukan belum juga dilaporkan, maka pihaknya akan melaporkan perusahaan itu ke KPK.

Hal ini penting karena sesuai dengan data yang dimiliki banyak kendaraan bermotor milik perkebunan sawit yang tidak memiliki plat kendaraan. Artinya mereka tidak membayar pajak kendaraan bermotor sementara mereka beroperasi di Wilayah Kalbar.

Pihaknya mengharapkan semua perusahaan perkebunan sawit dalam menjalankan usahanya hendaknya sesuai dan memenuhi aturan yang belaku.Selanjutnya perusahaan juga diminta untuk membantu pemerintah membangun masyarakat atau desa yang ada disekitar perkebunan. [Sahat Oloan Saragih]