Rekrut Pejabat Diduga KKN, ASN Kemnaker Kirim Surat Kaleng untuk Jokowi

Jakarta, Topvoxpopuli.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turunkan tim monitoring ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memonitor serta mengumpulkan informasi terkait adanya dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam perekutan pejabat eselon IV, III, II dan I di Kemnaker selama Hanif Dhakiri sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) selama hampir lima tahun ini.

“Saya sudah mendengar informasi dan telah membaca berita mengenai dugaan KKN dalam pengangkatan pejabat di Kemnaker. Apa Pak Presiden tidak tahu ya ? Seharusnya Presiden turunkan tim monitoring dan mengevaluasi kinerja Hanif Dhakiri,” kata Direktur Eksekutif, Center for Budjet Analysis, Ucok Kadafy kepada Beritasatu.com, Kamis (26/9/2019).

Ucok mengatakan seperti itu terkait sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemnaker yang akan segera mengirim surat kaleng kepada Presiden Joko Widodo terkait dugaan KKN pengangkatan pejabat eselon IV, III dan II beberapa hari lalu. “Sebagian besar yang diangkat karena KKN. Masa banyak yang belum empat tahun PNS diangkat menjadi eselon IV. Sementara kami yang sudah belasan tahun malah masih sebagai staf. Ya karena mereka dari kelompok mayoritas dan “dekat” dengan partai politik tertentu. Kerena itulah kami akan segera mengirim surat kaleng ke Presiden Jokowi,” kata seorang PNS yang kecewa sekali dengan pengangkatan pejabat di Kemnaker yang tidak merit system.

Para ASN yang kecewa ini mengaku takut melakukan protes terbuka mengenai ketidakadilan yang mereka alami. “Kami takut. Sebab kalau kami protes terbuka kami akan “dimatikan” selamanya di sini,” kata seorang ASN yang tidak diberi peran sama sekali gara-gara dianggap dekat dengan wartawan.

Sebagaimana diberitakan, pada Selasa (24/9/2019), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri melantik 16 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), 39 pejabat administrator dan 54 pejabat pengawas ketenagakerjaan.

Pelantikan terhadap ke-109 pejabat di lingkungan Kemnaker juga ditandai dengan terbentuknya unit eselon II baru, yakni Pusat Teknologi Informasi Ketenagakerjaan (PTIK) di Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Ketenagakerjaan. “Saya berharap, adanya PTIK, Kemnaker akan mampu mengakselarasi, mengkordinasikan, menghubungkan beberapa sistem informasi ketenagakerjaan yang sudah ada di masing-masing unit eselon I, sehingga menjadi lebih sistematis dan terinegrasi secara baik, ” kata Hanif saat memberikan sambutan pelantikan di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Informasi yang dikumpulkan, sebagian besar orang yang mendapatkan jabatan eselon IV, III, dan I di Kemnaker harus menyetorkan sejumlah uang melalui staf khusus berinisial LH. “Test perekrutan pejabat (open biding) yang dilakukan hanya formalitas belaka. Test juga diselenggarakan tertutup buat warwatan. Sebenarnya yang lulus adalah mereka-mereka yang menyetor sejumlah uang kepada LH,” kata seorang mantan pejabat eselon I di Kemnaker.

Sekjen Kemnaker, Khairul Anwar beberapa kali ketika dikonfirmasi mengenai dugaan KKN perekutan pejabat di Kemnaker ini tidak menjawab. Khairul juga tidak memberikan pendapat mengenai keberadaan staf yang berinisial LH di Kemnaker yang diduga meminta dan menerima setoran uang dari orang-orang yang ingin mendapatkan jabatan. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemneker, Helmiaty Basri ketika dimintai komentarnya juga tidak menjawab.

Berita dugaan pengangkatan pejabat dengan dugaan KKN di Kemnaker sering diberitakan sejumlah media. Berita-berita ini mudah didapat di google. Namun, pihak Kemnaker selalu enggan berkomentar.

Menurut Ucok, pengangkatan pejabat dengan dugaan KKN sebenarnya bukan hanya terjadi di Kemnaker, tetapi di banyak kementerian dan lembaga negara, terutama kalau pimpinannya dari partai politik. “Hal seperti ini menjadi pekerjaan rumah Jokowi ke depan,” kata Ucok.

Ucok juga meminta Jokowi agar jabatan Kemnaker ke depan tidak diberikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lagi. Pasalnya, sudah tiga periode PKB memegang Kemnaker yakni Erman Suparno, Muhaimin Iskanda dan Hanif Dhakiri. “Ingat kekuasaan yang begitu lama akan cenderung korup dan akan terjadi dinasti. Saya tidak menuduh PKB dan Hanif korup ya, tetapi kalau ada keluhan dari ASN seperti di atas kan, patut diduga ada yang tak beres. Berikan PKB kementerian lain saja, gantian dulu di Kemnaker,” kata dia.

Menurut Ucok, demikian juga di Kementerian lain yang sudah beberapa kali dipegang oleh suatu partai politik (parpol), harus diganti dari parpol lain atau diganti oleh akademisi saja. “Imbauan saya bukan hanya untuk PKB, tetapi juga untuk parpol lain, supaya tidak terjadi dinasti dan KKN,” kata dia sebagaimana diberitakan Beritasatu.com. [TVP/DR]