Intervensi Jokowi dalam Penyusunan Kabinet Prabowo Akan Jadi Ancaman
Analis Komunikasi Politik dari Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia, Khafidlul Ulum.
Jakarta, TVP – Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang menyusun kabinetnya. Kabarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilibatkan dalam pengisian kursi para menteri pada pemerintahan yang akan datang.
Analis Komunikasi Politik dari Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia, Khafidlul Ulum, mengatakan, jika pelibatan Jokowi dalam penyusunan kabinet Prabowo hanya sekedar dimintai saran dan masukan biasa, hal itu tidak menjadi soal. Namun, jika yang dimaksud keterlibatan itu adalah ikut campur dan intervensi dalam penentuan nama-nama menteri, maka hal itu akan menjadi masalah dan membahayakan pemerintahan Prabowo.
Beberapa elite partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pernah menyebutkan bahwa Jokowi meminta beberapa orang kepercayaannya untuk masuk ke Kabinet Prabowo. Diantaranya, Pratikno, Bahlil Lahadalia, Listyo Sigit Prabowo, dan sejumlah nama lainnya.
Baca Juga: Didik J. Rachbini: Pemerintahan Prabowo akan Lebih Nasionalis
Jika benar Jokowi melakukan intervensi dalam penyusunan kabinet Prabowo, maka hal itu akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan pemerintahan Prabowo di masa mendatang.
Ada beberapa alasan kenapa intervensi Jokowi dalam penyusunan kabinet akan menjadi ancaman dan membahayakan pemerintahan Prabowo.
Pertama, Indonesia menganut sistem presidensial. Artinya, presiden memiliki kewenangan eksekutif yang besar dan bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan.
Presiden juga mempunyai kewenangan mutlak dan hak prerogatif dalam pembentukan kabinet dan penentuan nama-nama menteri yang akan membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Jika hal itu diganggu dengan intervensi, maka presiden terpilih tidak bisa menjalankan kewenangannya dengan baik. Dia tidak leluasa lagi dalam menentukan orang-orang yang akan membantunya.
Baca Juga: Jokowi Salah Menilai Prabowo
Kedua, intervensi Jokowi yang besar akan memunculkan matahari kembar. Dalam sistem presidensial tidak boleh ada matahari kembar, karena akan menjadi pesaing dan hambatan dalam menjalankan pemerintahan. Presiden harus menjadi matahari tunggal dalam menjalankan tugasnya. Sebab, matahari kembar akan merusak
Ketiga, menteri atau pejabat titipan Jokowi akan menjadi masalah bagi Prabowo. Karena Prabowo belum tentu cocok bekerja dengan orang titipan tersebut. Menteri titipan itu juga akan lebih loyal dengan orang yang menitipkannya, bukan dengan Prabowo.
Keempat, anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden terpilih yang akan mendampingi Prabowo lima tahun ke depan. Jika Jokowi betul-betul menitipkan orang-orangnya dalam kabinet, ditambah anaknya menjadi wakil presiden, maka kekuasaan Jokowi di Istana masih akan sangat kuat. Apalagi Gibran merupakan sosok anak muda yang agresif.
Baca Juga: PTUN Jakarta Terima Gugatan PMH TPDI dan Perekat Nusantara Soal Nepotisme Jokowi
Jika hal itu yang terjadi, maka Prabowo masih akan dibayang-bayangi kekuasaan Jokowi. Jelas hal tersebut akan “menyandera” Prabowo. Langkah Prabowo akan terhambat dan tidak leluasa menjalankan pemerintahannya. Agar ancaman itu tidak terjadi, Prabowo harus mandiri dan berani menolak intervensi. [eh]
About The Author
