PT Korindo Bebaskan Masyarakat Gane dari Kemiskinan

[JAKARTA] Tudingan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap PT Korindo di Kecamatan Gane, Halmahera Selatan, Maluku Utara dibantah keras oleh masyarakat setempat. Sejumlah LSM yang dimaksud adalah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Rainforest Action Network (Ran), Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia dan Profundo.

Menurut masyarakat setempat, tidak hanya menyebarkan kebohongan di kalangan masyarakat Halmahera, sejumlah LSM tersebut dinilai juga telah menghambat perekonomian di daerah tersebut. “Mereka LSM TuK Indonesia, Wahli dan Ran hanya membohongi kita tentang kelapa sawit. Ternyata kelapa sawit yang dikelola bersama dengan PT Gelora Mandiri Membangun (GMM), bagian usaha Korindo Group menebarkan hasil yang positif. Kenapa kami tolak ? Sekarang kami hanya mau bekerja,” ujar Syahril, perwakilan masyarakat Gane, Halmahera Selatan di sela-sela pertemuan Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia di Jakarta, belum lama ini.

Sebagaimana diberitakan temuan investigasi beberapa LSM itu pada pekan lalu, di Jakarta, memaparkan bahwa PT Korindo telah melakukan ekspansi dalam hutan pedalaman Indonesia ini melibatkan pembukaan hutan, pembakaran, perampasan lahan dan tindakan kekerasan serta penangkapan masyarakat secara sewenang-wenang. “Kehadiran Korindo telah menghancurkan tata sistem ekologi, ekonomi dan nilai budaya yang beragam pada masyarakat Gane,” kata Ismet Soelaiman, Direktur Eksekutif Walhi Maluku Utara, saat diskusi di Cikini, Jakarta, pekan lalu.

Laporan itu mengungkapkan, perusahaan sawit PT Gelora Mandiri Membangun (GMM), anak usaha Korindo ini diduga tidak mengantongi izin hak guna usaha (HGU) namun telah membuka lahan perkebunan sawit.

Menurut masyarakat setempat, saat ini masyarakat terutama di Desa Gane sudah mulai menyadari akan pentingnya kelapa sawit bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. “Awalnya, saya bersama warga lainnya memang belum terbiasa dengan perkebunan sawit. Namun setelah memahami lebih lanjut, masyarakat lebih tertarik untuk mengembangkan perkebunan sawit,” kata Syahril.

Menanggapi tuduhan LSM TuK Indonesia dan Ran, Ketua Koperasi Gane Bersatu, Mahdi, mengatakan, pembakaran hutan ataupun pembalakan liar seperti yang dituduhkan LSM tersebut nyatanya tidak pernah terjadi. Masyarakat pun merasa diyakini dengan adanya surat keterangan dari Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan pada 2016 yang menegaskan pembukaan lahan yang dilakukan GMM tidak dengan cara dibakar.

Senada dengan yang diungkap Syahril, Mahdi juga membantah tuduhan bahwa perusahan mengambil lahan masyarakat tanpa ada persetujuan dengan warga setempat. “Tidak mungkin, karena sampai sekarang masyarakat masih mau melepaskan lahannya kepada perusahaan,” ujar Mahdi.

Di sisi lain, perusahaan selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan warga. Tidak ada kekerasan, terlebih oleh pihak kepolisian seperti yang dikabarkan oleh LSM. Mahdi sangat menyesalkan sekali banyaknya kebohongan yang dilakukan kedua LSM tersebut.

Mahdi mengungkapkan, masyarakat justru mengalami perkembangan setelah Korindo hadir di Desa Gane. Sebelum adanya perusahaan, kata dia, tidak pernah ada warga yang bersekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi. Namun setelah Korindo berdiri, sudah ada yang mulai berkuliah. Pembangunan infrastruktur jalan antardesa dan infrastruktur bangunan juga mulai berkembang pesat berkat keberadaan perusahaan. “Meskipun perusahaan baru berdiri beberapa tahun belakangan ini, namun perusahaan dinilai sudah membantu masyarakat dengan berbagai kegiatan bantuan sosial perusahaan,” kata dia.

Kedua perwakilan masyarakat Gane, Halmahera Selatan ini berharap agar tidak ada lagi kampanye hitam yang menyudutkan kelapa sawit. Karena masyarakat Gane mendukung dan menilai bahwa sawit akan menguntungkan bagi masyarakat disana di masa mendatang.

Mahdi mengimbau agar pihak LSM bersedia untuk duduk bersama dengan masyarakat dan perusahan demi mencari solusi bersama bila diperlukan. “Apabila ada permasalahan, mari kita bersama-sama dengan masyarakat bertemu dengan pihak perusahaan. Karena ini untuk kepentingan masyarakat, bukan ?” ucap Mahdi. [E-8]