July 14, 2024

Pengusaha Harus Bersama Pemerintah Atasi Pengangguran

0

Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Bidang Kebijakan Publik, Reyna Usman berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD) awal di kawasan industri kantor MM 2100 Cikarang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020).

Jakarta, Topvoxpopuli.com – Seluruh pengusaha di Indonesia terutama yang membangun usaha di kawasan industri agar bersama-sama pemerintah berusaha dan bekerja keras mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. “Atasi pengangguran dan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tugas pengusaha,” kata Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Bidang Kebijakan Publik, Reyna Usman.

Reyna mengatakan itu saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) awal di kawasan industri kantor MM 2100 Cikarang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020).

Hadir dalam FGD Direktur Executive Himpunan Kawasan Industri perwakilan perusahaan-perusahaan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.

FGD telah merangkum isu krusial dalam hubungan industrial, penempatan tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja di era New Normal.

Menurut Reyna, peranan kawasan Industri sangat strategis dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan secara nasional dalam situasi pandemi Covid-19. “Sehingga bisa bersama-sama pemerintah melakukan rumusan serta identifikasi, pemetaan permasalahan ketenagakerjaan dalam penyusunan kebijakan mengatasi pengangguran yang semakin tinggi akibat Covid-19,” kata dia.

Menurut Reyna, dampak Covid 19 pada dunia kerja menjadi perhatian semua kalangan baik swasta, pemerintah , dan dunia industri. Jutaan tenaga kerja menganggur dan bahkan beberapa perusahaan yang terkena dampak terpaksa tutup.

Staf Ahli Kemnaker Bidang Kerja Sama Kelembangan, Irianto Simbolon dalam presetasinya menekankan kebijakan pemerintah dan dunia industri untuk memanfaatkan sebesar-besarnya potensi sumber daya daerah dan SDM menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan upskilling guna perusahaan dan industri dapat bertahan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) bahkan membuka kesempatan kerja baru. “Mengingat isu-isu Ketenagakerjaan perlu menjadi prioritas usulan FGD perlu ditingkatkan dalam menyiapkan menyesuaikan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong Industri di era New Normal,” kata dia.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, jumlah pengangguran akibat dampak wabah corona telah mencapai 2 hingga 3,7 juta orang hingga akhir Mei 202o. Angka ini lebih besar dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menghitung jumlah pengangguran akibat pandemi sebesar 1,7 juta orang sampai akhir Mei 2020.

Dalam APBN 2020, sebelumnya ditargetkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) hanya berkisar 4,8-5%. Angka ini lebih rendah dari realisasi TPT pada 2019 yang mencapai 5,28%.

Namun, lantaran adanya pandemi, Bappenas melakukan penyesuaian. Berdasarkan Outlook APBN 2020, TPT diperkirakan berada di level 7,8 hingga 8,5%. Bertambahnya jumlah pengangguran ini akan membuka potensi munculnya angka kemiskinan baru.

Menteri Bappenas Suharso memprediksi, jumlah penduduk miskin pada 2020 akan bertambah sekitar 2 juta orang. Sedangkan dalam outlook APBN 2020, tingkat kemiskinan diperkirakan berada di rentang 9,2-10,2%.

Angka tersebut melampaui realisasi tingkat kemiskinan pada 2019 yang tercatat sebesar 9,22%. Padahal semula, tingkat kemiskinan tahun ini ditargetkan bisa ditekan di level 8,5-9%.

Suharso berharap tingkat kemiskinan pada 2020 akibat wabah corona tidak mencapai dua digit karena akan berimbas pada 2021 nanti. “Jangan sampai kembali ke 2007. Kalau sampai dua digit, benar-benar pekerjaan yang berat yang akan dihadapi di 2021,” katanya. [TVP/RH]

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *