Dengan BLK, Pengangguran Jadi Opportunity
Direktur Bina Instruktur dan Pelatihan (Intala), Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produkvitas Kemnaker, Samsi Hari.
SALAH SATU tantangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari tahun ke tahun adalah pengangguran.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 8,40 juta orang per Februari 2022. Jumlah itu turun sekitar 350.000 orang dari posisi per Februari 2021 yang mencapai 8,75 juta orang.
Penurunan tersebut sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara nasional yang turun dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi sebesar 5,83% pada Februari 2022. Atau turun sebesar 0,43% dibandingkan dengan Februari 2021.
Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.
Salah satu langkah dan tindakan pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan Balai Latihan Kerja (BLK). Dengan adanya BLK maka orang-orang yang tidak mempunyai keahlian dilatih dan dididik di BLK. Dengan adanya keahlian, maka seseorang bisa terpakai di perusahaan-perusahaan dan bisa juga membangun usaha sendiri atau berwirausaha.
Jumlah BLK
Sampai saat ini sebanyak 303 BLK yang disediakan pemerintah. Dari jumlah tersebut sebanyak 21 buah BLK Unit Pelayanan Pusat (UPP) dan 282 Unit Pelayanan Daerah (UPD).
Idealnya setiap kabupaten minimal satu BLK dan provinsi lima BLK, mengingat setiap kabupaten dan provinsi di Indonesia memiliki pengangguran yang lumayan banyak.
Seperti laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ada lima provinsi yang tingkat pengangguran terbuka teratas tahun 2022, yakni Banten merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi per Februari 2022, dengan persentase 8,53%.
Setelahnya ada Jawa Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur, dengan tingkat pengangguran terbuka di kisaran 6,7-8,3% seperti terlihat pada grafik.
Direktur Bina Instruktur dan Pelatihan (Intala), Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produkvitas Kemnaker, Samsu Hari mengatakan, salah satu unsur penting ketika pemerintah membangun BLK adalah instruktur. “Ada pemerintah daerah membangun BLK tapi alpa mencetak instruktur,” kata Samsu Hari ketika ditemui di kantornya, Jumat (3/6/2022).
Oleh karena itu, pria yang dipanggil Hari ini meminta pemerintah daerah agar cetaklah instruktur. “Ada tiga Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang dikelola Kemnaker untuk cetak instruktur. Silahkan kirim ke kita, nanti kita latih,” kata mantan Kepala BLK Padang, Sumatera Barat ini.
Hari mengatakan, sampai saat ini jumlah instruktur pemerintah sebanyak 3.494 orang.
Menurut Hari, begitu wirausaha yang dihasilkan dari BLK. Selain itu, banyak alumni BLK diterima di perusahaan-perusahaan besar baik di dalam maupun di luar negeri. “Ada yang bekerja di kapal pesiar juga,” kata dia.
Pelatihan Vokasi
Sebelumnya, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, Kemnaker melakukan pengembangan program pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan industri yang ada di sekitar lokasi BLKK. Pelatihan BLK secara masif ini diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran pascapandemi.
Ia mengatakan, kejuruan pelatihan yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal sehingga mampu mendorong minat masyarakat untuk bekerja atau berwirausaha. Di kala pandemi dan setelah pandemi dengan masifnya pelatihan BLK di berbagai daerah diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan membuka lapangan kerja baru di daerah-daerah.
“Agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja, BLK Komunitas harus mengelola lembaganya dengan baik, sehingga bisa menjadi lembaga yang kredibel dan lulusannya terserap pasar kerja atau berwirausaha,” kata Anwar Sanusi.
Sekjen Anwar mengatakan, BLK Komunitas sebagai salah satu lembaga pelatihan kerja harus mempunyai rencana strategis agar menjadi acuan dalam menyusun program kerja ke depannya. Hal itu dengan tetap mengikuti standar dan sistem manajemen mutu sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah lembaga pelatihan kerja.
“Dengan peningkatan kualitas lembaga, diharapkan BLK Komunitas mampu mandiri dan dapat membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, dunia industri, sehingga peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dapat terwujud,” kata Anwar.
Menurutnya, sistem manajemen mutu dilakukan dengan cara penerapan standar mutu lembaga, yakni meliputi standar program, standar kurikulum, standar materi pelatihan, standar asesmen, standar instruktur dan tenaga pelatihan, standar sarana dan prasarana, standar tata kelola dan standar keuangan.
BLK Komunitas, merupakan terobosan Presiden Bapak Joko Widodo yang telah dimulai dari tahun 2017. Berkat program yang telah dirintis sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, telah berdiri sebanyak 1.113 lembaga BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan pada tahun 2020 ditargetkan akan terbangun 1.000 BLKK mulai dari Sabang sampai Merauke.
“Program BLK Komunitas adalah salah satu wujud komimen pemerintah mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat,” kata Anwar. Menurutnya, dengan BLK Komunitas, masyarakat mudah mendapatkan pelatihan vokasi secara gratis dan tanpa harus susah payah ke pusat kota yang memiliki BLK.
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Budi Hartawan menambahkan pembangunan BLK Komunitas merupakan terobosan baru dalam penguatan akses pelatihan vokasi dari pemerintah melalui Kemnaker. [SEH]
About The Author
