Keterangan Tiongkok dan AS di LCS, Indonesia Harus Lakukan Terobosan “Silent Diplomacy”

Jakarta, Topvopopuli.com – Memperingati Hari Maritim, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengajak seluruh elemen bangsa menyadari pentingnya laut dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.

Pasalnya, bangkitnya ekonomi dan ekspansif militer Tiongkok, memicu kekhawatiran Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.

Sebagai imperialis tradisional yang pernah menguasai Asia Pasifik, mereka mengkhawatirkan pengaruh ekonomi dan politik mereka di Asia terganggu.

Demikian disampaikan Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono yang juga Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam keterangannya, Selasa (28/9/2021).

“Asia Tenggara dan Indonesia menjadi hotspot bila pertikaian memuncak. Ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok dan Barat, mengakibatkan bangsa ini terjebak dalam pusaran konflik perebutan pengaruh di Laut China Selatan (LCS),” kata Singgih

Menurut Singgih, lalu lalang barang dan jasa yang melintasi Laut China Selatan yang kerap dikawal oleh militer dari berbagai negara, memicu ketegangan-ketegangan.

Di lain pihak, Amerika Serikat dan sekutunya menganggap perairan tersebut sebagai wilayah internasional, sementara Tiongkok mengklaim wilayah Laut China Selatan sebagai perairannya.

Ketegangan dengan Tiongkok tersebut, kata dia, melecut terbentuknya aliansi pertahanan Amerika Serikat, Australia, dan Inggris (AUKUS).

Salah satu poin aliansi itu, Inggris dan Amerika Serikat membantu Australia untuk membangun kapal selam nuklir. Hal tersebut bisa memicu peningkatan persaingan senjata nuklir di kawasan Asia Pasifik.

Menurut Singgih, Indonesia bisa dipastikan terseret dalam ketegangan mengingat investasi negara-negara itu sangat besar di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya terobosan “silent diplomacy” atau diplomasi senyap baik dengan pihak AS maupun Tiongkok,” papar Singgih yang memfokuskan penelitiannya terhadap sejarah maritim.

Meskipun negara-negara di Asia mulai bergantung dengan investasi Tiongkok, lanjutnya, secara tradisional Barat masih memiliki hegemoni yang kuat.

Indonesia bahkan terkurung oleh berbagai kekuatan Barat yang secara tradisional menguasai Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Pemerintah juga harus melihat aspirasi masyarakat Indonesia yang masih memandang negatif Tiongkok sebagai negara komunis. Pendek kata, menurut Singgih, pemerintah harus berhati-hati.

Ia menilai, kedekatan dengan Tiongkok, berpotensi kedaulatan Indonesia di sisi timur terganggu. Papua akan terus bergolak bahkan lepas, bila Indonesia terlalu terang-benderang bila berpihak ke Tiongkok.

“Indonesia dianggap lamban oleh Barat dalam merespon situasi bahaya di depan matanya. Juga mungkin Barat memandang Indonesia pada posisi abu-abu terkait dengan kedekatannya dengan China. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak mendapatkan keuntungan dalam konflik Laut China Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengatakan, investasi dari negara lain sangat penting.

Dengan investasi tersebut, bisa mempercepat pembangunan di berbagai pelosok Indonesia.

“Namun harus diperhatikan kepentingan nasional harus diutamakan, jangan sampai investasi malah justru merugikan kedaulatan bangsa Indonesia,” ujar Chriswanto Santoso.

Ia menyebut, membanjirnya investasi dan warga asing di Indonesia, bisa berpotensi negatif apabila dijadikan arsitektur untuk menciptakan ketergantungan Indonesia terhadap negara lain.

“Ini bukan sifat ultranasionalisme atau chauvinisme, namun harus ada analisis dalam menyikapi investasi. Bangsa Indonesia tidak alergi invetasi asing, namun harus makin mandiri dan mengurangi ketergantungan yang menyebabkan bangsa ini sulit maju,” paparnya. [TVP/RH]