Bawaslu Jakut Limpahkan Perkara Tindak Pidana Pemilu ke Polisi
Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara Benny Sabdo (kiri) melimpahkan berkas hasil penyelidikan kepada Penyidik Polres Metro Jakarta Utara BRIPKA Dwi Prasetyo, SH.
[JAKARTA] Ketua Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Utara Benny Sabdo melimpahkan perkara dugaan tindak pidana pemilu ke tahap penyidikan di Polres Metro Jakarta Utara, Kamis (11/10).
Ia mengatakan, pembagian minyak goreng yang dilakukan oleh calon legislatif DPRD DKI Jakarta Partai Perindo atas nama David H. Rahardja telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilu.
Menurut Benny, kegiatan kampanye tersebut tidak ada pemberitahuan dan/atau diduga menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnnya kepada peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf (j) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Benny menandaskan, penegakan hukum pemilu bertujuan untuk memberikan efek jera, sekaligus untuk menciptakan keadilan elektoral serta melindungi integritas pemilu. Ia mengapresiasi Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara AKBP Febriansyah, telah bekerja secara profesional, modern dan terpercaya selama proses penyelidikan bersama Sentra Gakkumdu. Ia mengatakan Bawaslu akan tetap mengawal perkara ini selama proses penyidikan.
Menurut Benny, Polres Metro Jakarta Utara akan melakukan penyidikan selama 14 hari ke depan. “Kami yakin penyidik bekerja secara profesional dalam mengungkap tindak pidana pemilu ini,” ungkapnya.
Benny menandaskan, minyak goreng bukan bahan kampanye. Bahan kampanye sudah diatur secara limitatif dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
Pemilu adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. Pemilu harus dilaksanakan sesuai taat asas dan norma hukum supaya tercipta keadilan pemilu. Pelanggaran pidana selama tahapan kampanye adalah kejahatan demokrasi.
Bawaslu ingin menciptakan kontestasi pemilu secara jujur dan adil. Silakan berkampanye secara dialogis dan bermartabat.
“Tapi jangan coba-coba melakukan pelanggaran khususnya pidana pemilu. Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan keadilan pemilu,” tegasnya.
Menurut Benny, fenomena politik transaksional selalu marak pada setiap hajatan pemilu. Hal ini dapat merusak tatanan kehidupan demokrasi.
Ia menegaskan politik transaksional mendorong calon legislatif untuk menjadi bandit demokrasi. Banalitas korupsi dan miskinnya etika publik selama ini telah merusak sistem ketatanegaraan.
Akibat adanya pasar gelap kekuasaan, maka timbul beban mengembalikan modal. “Kepemimpinan seseorang bukan diukur dari kapasitas dan integritas melainkan materi,” pungkasnya.
About The Author
