Direktur P3D: Demokrasi Kita Cacat

Jakarta, Topvoxpopuli.com – Direktur Perhimpunan Pendidikan Pancasila dan Demokrasi (P3D), Syaiful Arif menyatakan, kualitas demokrasi kita dinilai cacat oleh parameter internasional. Pihaknya lalu menghimbau agar model demokrasi Pancasila ditegakkan untuk menambal cacat tersebut.

Hal itu disampaikan Arif dalam webinar “Cerdas Berdemokrasi” yang diadakan oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik, Politik Hukum dan Keamanan Kemkominfo RI bekerjasama dengan Komisi I DPR RI, Senin (5/9/2022).

Dalam webinar itu, Arif menyampaikan hasil survei Indeks Demokrasi Global tahun 2020 oleh The Economist Intelligence Unit. “Indeks Demokrasi Global menempatkan demokrasi Indonesia di peringkat ke-64 dari 167 negara dengan skor 6,3. Ini menyebabkan Indonesia masuk kategori demokrasi cacat (flawed democracy). Indikatornya adalah pemilu dan kemajemukan, pemerintahan yang bersih dan bekerja, serta budaya politik yang dinilai rendah. Meski kita bisa mengkritisi indeks global ini, tapi ia juga bisa kita jadikan bahan intropeksi diri,” demikian ujarnya.

Menganggapi kualitas demokrasi cacat ini, Arif lalu mengajukan model demokrasi Pancasila untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, ada dua ciri utama demokrasi Pancasila. Pertama, menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan demokrasi. Ini membuat demokrasi Pancasila mengacu pada demokrasi sosial. Kedua, menjadikan deliberasi publik sebagai mekanisme perumusan kebijakan.

“Deliberasi publik ini merupakan praksis dari sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan melalui permusyawaratan. Hanya saja proses musyawarah atau deliberasi, tidak berhenti di parlemen, tetapi juga di ruang publik, dimana rakyat mengkritisi setiap kebijakan melalui pembentukan opini publik. Di sinilah peran penting teknologi digital sebagai ruang publik deliberatif tersebut,” demikian penjelasan Arif.

Dengan memanfaatkan dunia digital dan media sosial, Arif lalu meminta peserta webinar untuk tidak hanya menjadi netizen, tetapi juga citizen. Keaktifan kaum milenial di media sosial mesti dinaikkan kualitasnya, dari sekadar hobi dan narsisme, menjadi keaktifan sebagai warga negara yang menguatkan demokrasi. Netizen harus sadar untuk menguatkan kualitas demokrasi kita berbasis nilai-nilai Pancasila.

“Jika parameter sila-sila Pancasila kita amalkan dalam berdemokrasi, maka Indonesia tidak akan mengalami demokrasi cacat”, pungkas Arif.

Narasumber lain, yakni anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarsyah Laksono menyoroti peran penting teknologi digital dalam berdemokrasi. Menurutnya, teknologi digital mesti dimanfaatkan untuk membuat konten-konten kreatif yang memperkuat demokrasi. Bukan sebaliknya, memperlemah budaya demokrasi.

Sedangkan narasumber lain, yakni pendiri Taman Bintang Indonesia, Faida Indana, menguraikan peran kaum milenial dalam demokrasi. Ia mengajak mengajak milenial untuk aktif meramaikan media sosial agar praktek demokrasi tidak dinodai oleh hoaks dan ujaran kebencian. [TVP/SE]