Jabatan Sekda di Tiga Provinsi Baru di Papua Harus Diisi Masyarakat Setempat

Jakarta, Topvoxpopuli.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah melantik tiga penjabat (pj) gubernur untuk tiga provinsi baru di Tanah Papua, Jumat (11/11/2022) lalu.

Ketiga adalah Apolo Safanpo sebagai Pj. Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomo sebagai Pj. Gubernur Papua Pegunungan, serta Ribka Haluk sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah.

Pembentukan tiga daerah otonom baru tentu bertujuan lebih efektif dan efisien pelayanan untuk masyarakat Papua, sehingga masyarakat di sana merasakan hidup sejahtera.

Namun, kerja tiga penjabat (pj) gubernur untuk tiga provinsi baru di Tanah Papua baru itu akan efektif kalau jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk tiga provinsi baru tersebut diangkat dari masing-masing dari tiga daerah itu. “Untuk Papua Tengah yang diangkat jabatan Sekda harus orang Papua Tengah, demikian juga untuk Papua Pegunungan ya harus orang Papua Pegunungan, untuk Papua Selatan juga harus orang Papua Selatan,” kata pemerhati masalah Papua, Dr. Siprianus Edi Hardum, S.IP, S.H., M.H, advokat dari Edi Hardum and Partners Law Firm Jakarta, Minggu (13/11/2022).

Dr. Edi Hardum, demikian pria alumnus S3 Ilmu Universitas Trisakti Jakarta ini, mengatakan, mengapa harus orang setempat diangkat menjadi Sekda, pertama, orang daerah setempat pasti mengetahui dan mengenal betul kelebihan dan kekurangan daerah yang dimiliknya. “Dia pasti tahu sumber daya yang menjadi opportunity (kesempatan) untuk bisa dikembangkan, mengetahui kelemahan (weakness) daerahnya agar bisa diperbaiki, serta dia mengetahui yang menjadi kekuatan daerahnya (strength) agar tetap dipertahankan bahkan dikembangkan,” kata alumnus S2 Hukum UGM Yogyakarta ini.

Alasan kedua mengapa harus orang setempat menjadi Sekda, kata Dr.Edi Hardum, adalah karena orang setempat mempunyai kedekatan fisik dan psikologis yang tinggi dengan daerahnya. Karena mempunyai kedekatan seperti itu, kata dia, maka rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa tanggung jawab (sense of responsibility) pasti ada. “Kalau orang dari daerah lain yang diangkat menjadi Sekda di Papua Tengah tentu rasa tanggung jawab dan rasa memiliki belum tentu ada, atau bisa dipastikan tidak ada,” kata penulis buku “Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI ini.

Dr. Edi Hardum mengatakan, umumnya orang mengemban jabatan pemerintahan di Indonesia hanya untuk mendapat penghormatan atau gengsi belaka. Seharusnya, kata dia, jabatan itu adalah beban dan tanggung jawab. “Siapa pun yang mengemban jabatan pejabat gubernur dan Sekda di Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan adalah memikul tanggung jawab jawab yang besar, bukan untuk gagah-gagahan,” tegas Dr. Edi Hardum.

Dr. Edi Hardum berharap agar Presiden Jokowi dan semua pembantu terkaitnya seperti Menkopolhukam dan Menteri Dalam Negeri agar mengangkat jabatan Sekda dari daerah tersebut di atas harus dari daerah itu masing-masing. “Jangan orang dari luar,” tegas Dr. Edi Hardum.

Dr. Edi Hardum berharap kepada tiga penjabat gubernur untuk tiga daerah di atas bersama Sekda masing-masing nantinya harus menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik (good governance) seperti asas keterbukaan, asas tanggung jawab dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. “Asas keterbukaan bisa diartikan mendengar keluhan dan masukan masyarakat dalam setiap mengambil keputusan. Dan yang terpenting adalah tidak melakukan korupsi,” kata Dr. Edi Hardum yang mengaku cinta akan Tanah Papua dan masyarakat Papua ini.

Senada Ketua Asosiasi DPRD Wilayah Meepago Petrus Badokapa Sekda Papua Tengah mengatakan, Sekda Papua Tengah harus diisi birokrat putra asli dari wilayah Meepago (Papua Tengah). “Kita tahu, untuk Penjabat Gubernur di tiga provinsi baru hasil pemekaran akan diisi pejabat eselon 1 kementerian atau lembaga. Karena itu, kami meminta Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, dan Bapak Menko Pohukam agar Sekda Papua Tengah diisi oleh birokrat asli Meepago,” ujar Ketua Asosiasi DPRD Wilayah Meepago Petrus Badokapa melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (6/11/2022).

Menurut Petrus, muara kehadiran provinsi daerah otonom baru di Papua untuk memudahkan rentang kendali pelayanan dan memberdayakan orang lokal sehingga pihaknya meminta agar sekretaris daerah diisi birokrat orang asli Papua Tengah yang sudah memenuhi syarat golongan maupun kepangkatan. “Kami berharap agar Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, dan Bapak Menko Polhukam memberdayakan potensi SDM birokrasi putra asli Papua Tengah. SDM birokrasi Papua Tengah sangat banyak dan sudah stand by,” lanjut Badokapa, yang juga Ketua DPRD Kabupaten Deiyai, Papua. [TVP/RK]